Skip to main content

Gerindra Jatim Minta Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Nakes


Mediabidik.com
- Partai Gerindra Jawa Timur terus mendorong agar kesejahteraan para tenaga kesehatan di masa pandemi terus mendapat perhatian. Sebab, mereka menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan wabah virus ini. 

Hal ini terungkap dalam Diskusi Kamisan yang dihelat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur bertajuk "Kesejahteraan Nakes Sebagai Prioritas" Kamis (29/7/2021). 

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim dr Benjamin Kristianto,Mars  mengatakan, kesejahteraan nakes terus diperjuangkan. Misalnya, insentif yang tak boleh terlambat atau tersendat. 

Disisi lain, perjuangan yang dilakukan pihaknya adalah dengan menggagas Raperda yang juga memuat terkait kesejahteraan nakes. Saat ini hal tersebut tengah dibahas di DPRD Jatim. 

"Gerindra sudah menjadi pemula untuk membuat Raperda di Komisi E. Saya sebagai dokter dan anggota komisi, nakes memang harus menjadi perhatian," kata anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Politisi dengan background dokter ini  merasakan betul bagaimana perjuangan tenaga kesehatan dalam situasi wabah virus ini. Mereka berada di garda terdepan. Bertaruh nyawa untuk urusan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Apalagi, tak sedikit nakes yang terpapar bahkan gugur di tengah tugas mulia mereka. 

"Kami tenaga medis, menjadi ujung tombak dalam situasi ini. Walaupun kita tahu, penyakit itu bisa menular kepada kami," ungkap anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim.

Terkait Raperda tersebut, dr Benjamin mengungkapkan saat ini terus berproses. Sudah digodok beberapa kali. Serta, proses dengar pendapat dari beberapa pihak juga sudah dilakukan. 

Diantara poin dalam yang diatur dalam Raperda itu memang terkait kesejahteraan nakes. Misalnya, terkait gaji, tunjangan dan insentif. 

"Gerindra sudah memikirkan mereka. Kami sudah mengusulkan Raperda yang tengah digodok. Termasuk terkait kesejahteraan mereka," ucapnya. 

Lebih lanjut dr.Benjamin menegaskan bahwa DPRD Provinsi, kabupaten/kota dari Fraksi Gerindra di seluruh Indonesia  mendesak pemerintah untuk segera mencairkan insentif bagi nakes.
Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak nakes, insentif juga sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan.

"Seluruh anggota DPRD fraksi Gerindra  meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing. Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63