Skip to main content

Jadi Sorotan, Serapan Anggaran APBD Jatim Kwartal III Minim


Mediabidik.com
- Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto mengaku prihatin atas minimnya serapan anggaran APBD di Jatim selama dipimpin gubernur Khofifah.
Pria asal Tuban ini mengatakan saat ini sudah memasuki kwartal II menuju kwartal III dimana semertinya sekurang-kurangnya APBD bisa terserap sampai 40 hingga 50 persen.

"Tapi faktanya anggarannya belum terserap dibawah angka tersebut. Konsekuensinya sangat besar sekali, terutama yang menimpa kepada masyarakat," jelas politisi asal PAN ini saat dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021).

Kenapa demikian, kata Agung, keuangan APBD tersebut sangat mempengaruhi atas stabilitas perekonomian di Jatim. " Apalagi saat ini kondisi perekonomian publik  hampir keseluruhan saat ini sedang terjadi kontraksi akibat PPKM Darurat dan Covid-19," jelas mantan Ketua Komisi A DPRD kabupaten Tuban ini.

Mestinya, lanjut Agung,APBD itu hadir untuk memberikan rangsangan geliat perekonomian  terutama di sector-sektor riil yang ada di Jatim.

"Belum terserap menjadi pertanyaan semuanya, mengingat keuangan baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun pendapatan asli daerah, ketika di cek awal kwartal ke II sudah 40 persen masuk di rekening Pemprov," terangnya.
Dengan masuknya dana 40 persen di rekening Pemprov tersebut, sambung Agung, dana cadangan daerah sebenarnya sudah ada," jelasnya.

Selain kesiapan dana cadangan tersebut, kata Agung Supriyanto, juga sudah didukung dengan adanya piranti keuangan di masing-masing OPD dilingkungan Pemprov. "Hampir seluruh OPD di Pemprov, berbasis electrical untuk menggerakkan keuangan," jelasnya.

Belum ada penyerapan menginjak di kwartal III, lanjut Agung Supriyanto, sudah menjadi alarm bagi Pemprov. "Kondisi sudah diingatkan oleh pusat agar penyerapan anggaran dimasa-masa saat ini sudah saatnya disalurkan di publik," jelasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...