Skip to main content

Fraksi PKS Imbau Pemkot Gandeng TNI-Polri Operasi Avonturir Oksigen


Mediabidik.com
- Belakangan ini sangat marak penipuan pengisian dan pembelian oksigen, baik di lapangan ataupun di dunia maya seperti media sosial maupun media chat seperti Whatsapp. 

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi terlebih dahulu dalam dunia maya kalau barang belum diterima. "Sebaiknya pakai layanan COD (cash on delivery) atau bayar di tempat pada akun pasar elektronik (marketplace) yang terpercaya. Sedangkan kalau tidak terpercaya laporkan pada pihak yang berwajib," ujar Akhmad Suyanto, Ketua Fraksi PKS.

Di lapangan kelangkaan oksigen memacu harga tinggi dan tindakan tidak benar yang lainnya. Harga tabung oksigen yang saat normal di kisaran 700 ribu rupiah, kini melambung menjadi di atas 1,5 juta. Fraksi PKS menilai Pemerintah harus hadir pada saat kondisi seperti ini. 

"Jangan jadikan hukum pasar sebagai acuan harga oksigen dipasaran, di saat rakyat sedang membutuhkan nya. Pemerintah harus mengawal dengan mempelajari distribusi oksigen yang berjalan selama in. Kalau perlu sidak stasiun pengisian oksigen atau penjual oksigen tabung yang ada di kota Surabaya," ujar Yanto, panggilan akrabnya.

Pria yang juga Anggota Komisi B ini menambahkan, Pemkot melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP bisa menyisir agen hingga distributor oksigen di kota surabaya. "Bisa juga dengan menggandeng TNI-Polri," ujarnya.

"Kondisi saat ini rumah sakit penuh dan jumlah nakes yang bugar dalam melayani masyarakat dan pasien covid sedikit jumlahnya. Tidak bisa disalahkan apabila isoman merupakan langkah alternatif bagi warga yang terpapar covid. Maka tatkala oksigen di Puskesmas habis, di Rumah Sakit habis, sementara saat isoman masyarakat butuh oksigen, kita wajib intervensi pasar oksigen di tengah masyarakat," kata Yanto.

Di sisi lain, Yanto juga menyampaikan bahwa di Puskesmas terjadi dilema. Oksigen untuk rakyat ataukah nakes. Keduanya sama-sama membutuhkan. "Maka wajar kalau nakes yang memakai baju APD ketat sangat rentan kekurangan oksigen didahulukan. Artinya stok di puskesmas pun harus maksimal," jelas Yanto.

Pria yang tinggal di Bulak ini juga mewanti-wanti agar suplai di RS juga tidak boleh terlambat. Penumpukan pasien datang di UGD dan IRD Rumah Sakit melampaui batas sehingga jangkauan oksigen di RS harus sampai di pelataran. "Jangan sampai ada pasien meninggal di pelataran gara-gara tidak tertangani kegawatdaruratannya. Pertolongan pertama oksigen jangan sampai terlambat. Kalau sedikit saja terlambat maka nyawa di UGD dan IRD tidak tertolong," ujarnya.

Yanto melanjutkan bahwa pandemi tidak bisa kita ketahui kapan berakhir. PPKM tidak bisa kita prediksi akan diperpanjang sampai kapan. "Maka oksigen merupakan barang kebutuhan pokok saat ini. Kepada warga Surabaya semuanya, saya mengajak marilah kita mendekat kepada Allah. Betapa mahalnya oksigen, betapa mahalnya nafas. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Selama ini kita bernafas dengan oksigen gratis dari Allah ternyata muahal sekali harganya," tuturnya.

"Mari sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi saudara kita rakyat Surabaya tanpa melihat bajunya berwarna apa. PKS hadir bersama rakyat. Jika ada aduan terkait penyelewengan pasar oksigen bisa disampaikan ke Fraksi PKS DPRD Surabaya melalui kanal media sosial @pksdprdsurabaya. Kami akan kawal dan tindaklanjut," pungkas Yanto.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama