Skip to main content

Baliho Puan Banyak Dirusak, PDIP Akan Tempuh Jalur Hukum


Mediabidik.com
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyesalkan terjadinya aksi vandalisme tangan tangan yang tidak bertanggungjawab, yang menyasar sejumlah baliho Ketua DPRRI yang juga ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. 

Dari data yang dikumpulkan DPD PDI Perjuangan Jatim, aksi itu berlangsung di sejumlah daerah di Jawa Timur, di antaranya Blitar dan Surabaya. Baliho baliho Puan Maharani yang dicoret-coret dengan cat, di antaranya yang mengampanyekan pemakaian masker, taat protokol kesehatan, kampanye vaksinasi, dan menjaga imun tubuh. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Kusnadi menyesalkan munculnya aksi pengerusakan terhadap baliho Puan Maharani. Apalagi baliho tersebut mengajak masyarakat optimis hadapi pandemi covid- 19.

"Kami sangat menyesalkan aksi vandalisme terhadap baliho-baliho mbak Puan. Apalagi baliho-baliho itu berisi pesan positif kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mengajak vaksinasi, di tengah pandemi Covid-19," ujar Kusnadi, Senin (26/07/21).

Menurut Kusnadi, PDI Perjuangan Jatim menduga ada pihak yang tidak senang dengan berbagai kerja-kerja kerakyatan partai ini dalam mengajak masyarakat optimistis menghadapi pandemi. 

"Karena mereka tidak berani menyerang aksi bagi sembako, operasional ambulans gratis, fasilitasi vaksinasi, dan sebagainya, akhirnya mereka menyasar baliho kader partai yang mengampanyekan protokol kesehatan dan mengajak vaksinasi," ungkapnya.

Atas kejadian ini kata Kusnadi, pihaknya menginstruksikan kader-kader untuk tidak terpancing emosi dan diminta untuk tetap  menempuh langkah-langkah hukum. Yakni, melaporkan ke kantor-kantor kepolisian bila menemukan kasus ini terjadi di daerah mereka. Mengingat pemasangan baliho Puan Maharani merata ada di kota/kabupaten di Jatim.

"Kami di didik untuk taat hukum. Tidak bertindak anarkis untuk mereaksi aksi-aksi vandalisme. Kami mempercayakan penuh kepada aparatur kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang dilaporkan," ujar Kusnadi.

Dijelaskan Kusnadi, PDI Perjuangan telah berpengalaman menghadapi tekanan dan fitnah dari luar.

"Kita seluruh kader PDI Perjuangan selalu  dilandasi sikap kesabaran, keyakinan, dan prinsip taat hukum. Tekanan dari luar justru membuat PDI Perjuangan semakin solid, di bawah komando Ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.

Sementara itu kami tetap menempuh jalur hukum terhadap kasus rusaknya baleho Puan Maharani, pihaknya selaku kader PDI Perjuangan kata pria yang juga ketua DPRD Jatim ini, telah diinstruksikan DPP sampai kekuatan akar rumput untuk aktif bekerja di tengah-tengah rakyat. Membantu meringankan beban pemerintah dan masyarakat. 

"Komitmen kebangsaan dan kerakyatan dari PDI Perjuangan telah dirasakan langsung oleh rakyat. Kader-kader kami terus bekerja keras, di tengah pandemi Covid-19. Bahkan diantara mereka tidak sedikit yang terpapar Covid-19," kata Kusnadi. 

Kerja-kerja sosial dan gotong royong dari para kader banteng itu lanjutnya, diantaranya membagi masker kepada masyarakat, membagi sembako, melakukan penyemprotan disinfektan, dan melakukan pendampingan terhadap keluarga yang terpapar Covid-19.

"Demikian pula yang di lakukan mbak Puan Maharani di Jatim. Sebagai kader PDI Perjuangan dan Ketua DPR-RI beliau aktif turun ke lapangan. Salah satunya ke Surabaya, beberapa waktu lalu, dan membantu berbagai kesulitan. Secara rutin beliau juga memantau kinerja para kader dalam membantu masyarakat selama pandemi," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63