Skip to main content

Ketua DPRD Jatim Sarankan Pemerintah Lakukan Pendekatan Untuk Mencegah Klaster Keluarga


Mediabidik.com
- Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar mencari pola pendekatan yang efektif untuk mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan keluarga.

Berdasarkan data laman infocovid19.jatimprov.go.id, per tanggal 14 Juli 2021, kasus aktif Covid-19 di Jawa Timur telah mencapai 24.722 kasus. Dari jumlah tersebut, Kusnadi mencatat, saat ini yang mendominasi adalah klaster di lingkungan keluarga.

"Makanya dalam konteks ini satgas harus mencari pola pendekatan untuk menyelesaikannya ini bagaimana. Jadi cara pendekatannya juga harus berbeda, kalau kemarin kan (mendominasi) klaster kerumunan," kata Kusnadi di Gedung DPRD Jatim, Rabu (14/7/2021).

Menurut dia, ketika kasus Covid-19 di Jatim meningkat disebabkan karena kerumunan, maka cara pencegahannya adalah dengan mengurangi mobilitas penduduk. Akan tetapi, pola yang sama tak bisa diterapkan ketika ingin mencegah terjadinya klaster keluarga.

"Ketika klaster kerumunan yang banyak, maka kemudian ditiadakan kerumunan. Nah, ini bisa menekan angka lonjakan kasus. Kalau sekarang itu klasternya pada keluarga, terus solusinya atau pola pendekatan yang efektif ini bagaimana untuk menghindari pada klaster keluarga," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun sependapat bahwa tujuan dari Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah untuk mengurangi mobilitas penduduk. Tentu saja pola ini diterapkan untuk menekan kasus Covid-19. 

Namun begitu, dari hasil evaluasi pelaksanaan selama sepekan, Kusnadi menyebutkan, bahwa pola ini tidak mencegah terhadap klaster di lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari grafik kasus di Jatim yang masih terus meningkat.

"Apakah dengan itu kemudian penurunannya signifikan terhadap kasus Covid-19? tidak. Trenya malah lebih naik dan semakin kelihatan bahwa terjadinya peningkatan itu klasternya bukan kerumunan, tapi keluarga," papar dia.

Makanya dalam konteks tersebut, Ketua DPD PDIP Jatim ini kembali mengingatkan pemerintah agar dapat mencari solusi efektif untuk menekan kasus pada klaster keluarga. Apalagi, beberapa kasus kematian Covid-19 juga terjadi dalam satu lingkungan keluarga.

"Sekarang ini mulai nampak jelas, suami atau istrinya meninggal, beberapa hari kemudian istri atau suaminya yang meninggal. Ini dari sisi suami istri, belum lagi terus kemudian anaknya juga mengikuti. Nah, inikan sudah klaster keluarga," tandasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni