Skip to main content

Ketua DPRD Jatim Sarankan Pemerintah Lakukan Pendekatan Untuk Mencegah Klaster Keluarga


Mediabidik.com - Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar mencari pola pendekatan yang efektif untuk mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan keluarga.

Berdasarkan data laman infocovid19.jatimprov.go.id, per tanggal 14 Juli 2021, kasus aktif Covid-19 di Jawa Timur telah mencapai 24.722 kasus. Dari jumlah tersebut, Kusnadi mencatat, saat ini yang mendominasi adalah klaster di lingkungan keluarga.

"Makanya dalam konteks ini satgas harus mencari pola pendekatan untuk menyelesaikannya ini bagaimana. Jadi cara pendekatannya juga harus berbeda, kalau kemarin kan (mendominasi) klaster kerumunan," kata Kusnadi di Gedung DPRD Jatim, Rabu (14/7/2021).

Menurut dia, ketika kasus Covid-19 di Jatim meningkat disebabkan karena kerumunan, maka cara pencegahannya adalah dengan mengurangi mobilitas penduduk. Akan tetapi, pola yang sama tak bisa diterapkan ketika ingin mencegah terjadinya klaster keluarga.

"Ketika klaster kerumunan yang banyak, maka kemudian ditiadakan kerumunan. Nah, ini bisa menekan angka lonjakan kasus. Kalau sekarang itu klasternya pada keluarga, terus solusinya atau pola pendekatan yang efektif ini bagaimana untuk menghindari pada klaster keluarga," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun sependapat bahwa tujuan dari Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah untuk mengurangi mobilitas penduduk. Tentu saja pola ini diterapkan untuk menekan kasus Covid-19. 

Namun begitu, dari hasil evaluasi pelaksanaan selama sepekan, Kusnadi menyebutkan, bahwa pola ini tidak mencegah terhadap klaster di lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari grafik kasus di Jatim yang masih terus meningkat.

"Apakah dengan itu kemudian penurunannya signifikan terhadap kasus Covid-19? tidak. Trenya malah lebih naik dan semakin kelihatan bahwa terjadinya peningkatan itu klasternya bukan kerumunan, tapi keluarga," papar dia.

Makanya dalam konteks tersebut, Ketua DPD PDIP Jatim ini kembali mengingatkan pemerintah agar dapat mencari solusi efektif untuk menekan kasus pada klaster keluarga. Apalagi, beberapa kasus kematian Covid-19 juga terjadi dalam satu lingkungan keluarga.

"Sekarang ini mulai nampak jelas, suami atau istrinya meninggal, beberapa hari kemudian istri atau suaminya yang meninggal. Ini dari sisi suami istri, belum lagi terus kemudian anaknya juga mengikuti. Nah, inikan sudah klaster keluarga," tandasnya. (rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
221 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more