Krisis Nakes, Dewan Minta Pemprov Jatim Segera Buka Rekrutmen Massal

Mediabidik.com - Pimpinan Komisi E DPRD Jatim Artono mengatakan untuk mengatasi krisis nakes (tenaga kesehatan) dalam penanganan covid-19 di Jatim, pihaknya berharap agar Pemprov Jatim membuka lowongan secara massal disektor nakes.

"Buka lowongan nakes untuk membantu pasien covid-19 guna mengisi krisis nakes saat ini," ungkapnya. Kamis (29/7/2021).

Politisi asal PKS ini mengatakan untuk menarik agar banyak pelamar disektor nakes tersebut, tentunya Pemprov harus memberikan gaji yang menarik, tunjangan kesehatan yang cukup bagi pelamar.

"Beri gaji dan intensif yang besar serta tentunya pembayaran gaji tepat waktu," jelasnya.

Diungkapkan oleh Artono, seharusnya sejak dulu Pemprov menyiapkan segala sesuatunya dengan mempertimbangkan resiko terburuk jika terjadi lonjakan pasien covid-19.

"Kalau sejak dulu disiapkan, tentunya tak kelabakan semua, baik kekurangan rumah sakit dan nakesnya. Sekarang disaat adanya lonjakan, bingung karena kekurangan rumah sakit darurat dan nakesnya. Solusinya karena sudah terjadi, mau tidak mau menambah rumah sakit darurat plus rekrutmen massal nakes," jelasnya.

Sekedar diketahui, Tenaga kesehatan (nakes) di Jawa Timur terus berguguran. Dari data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim tercatat, ada 426 nakes yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 selama pandemi.

Dari 426 nakes, 191 di antaranya adalah perawat. Kemudian 113 dokter dan sisanya tenaga kesehatan penunjang lainnya. Perawat yang gugur akibat COVID-19, terbanyak dari Kota Surabaya yakni 28 orang, Lamongan dan kabupaten Kediri masing-masing 11 perawat, dan Sumenep 10 perawat.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog