Skip to main content

BOR Turun, Dewan Ingatkan Pemkot Surabaya Jangan Lengah


Mediabidik.com
– Meski Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan bahwa Bad Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian kamar Rumah Sakit (RS) di Surabaya alami penurunan dari 90% turun menjadi 83%,.

Namun, Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya tetap jangan lengah dan harus waspada terhadap pandemi virus Corona Covid-19.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wirawati mengatakan, Komisi D mengapresiasi kinerja Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19, yang di indikasikan dengan turunnya BOR Rumah Sakit. 

"Tapi perlu diingat Pemkot juga jangan lengah dan tetap waspada, karena ada varian covid baru yang menyebar sangat cepat dan terjadi kapan saja, jadi harus tetap waspada." ujarnya via telepon, Selasa (27/07/21).

Ia menjelaskan, sebenarnya menurunnya BOR RS di Surabaya tidak bisa dijadikan indikator kuat bahwa Covid-19 di Surabaya menurun, namun hanya melandai sebentar dan jika tidak kita waspadai atau lengah, dikhawatirkan malah muncul kasus Covid-19 yang cukup mengerikan lagi.

"BOR turun diangka 83% sudah baik, bahkan kalau bisa turun lagi sehingga Surabaya bisa dibawah zona merah bahkan sampai zona hijau." tegas politisi milenial Partai Gerindra Kota Surabaya ini. 

Ajeng mendorong agar Pemkot Surabaya terus melakukan  penguatan alur-alur penanganan Covid-19, dengan tujuan masyarakat tidak bingung dan semakin teredukasi soal pencegahan Covid-19.

Lebih lanjut Ajeng mengatakan, apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 tentunya tidak lepas dari partisipasi dan gotong royong nya masyarakat. 

Untuk itu, jelas Ajeng, apapun kebijakan Pemkot Surabaya soal Covid-19 sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan para tokoh masyarakat dan warga, agar tidak timbul protes keras dari masyarakat saat penerapan dilapangan.

Dirinya kembali menambahkan, turunnya Bad Occupancy Rate Rumah Sakit di Surabaya tentu karena pertama, ada Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Darurat hingga PPKM Level 4 yang membuat masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dan menjaga imun

Kedua, karena PPKM otomatis mobilisasi warga Surabaya juga berkurang drastis, sehingga bisa sedikit menekan kasus-kasus baru Covid-19.

"PPKM ketat sangat berpengaruh terhadap turunnya kasus baru pandemi, sehingga BOR rumah sakit di Surabaya mulai landai. Namun sekali lagi, Pemkot Surabaya tetap harus waspada dan jangan lengah dalam penanganan Covid-19." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63