Skip to main content

Untuk Ringankan Beban Masyarakat, Dewan Minta PDAM Gratiskan Restribusi


Mediabidik.com
– Selama masa PPKM mulai Darurat hingga Level 4, hak tersebut berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. 

Terbukti, banyak warga kesulitan membayar retribusi air selama masa PPKM, dan berharap PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memberikan kompensasi gratis atas retribusi air selama bulan Juni-Juli 2021.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi mengatakan, PDAM Surya Sembada sebagai BUMD yang selama ini profit terus seharusnya dimasa sulit ini untuk berpartisipasi menggratiskan retribusi air pelanggan.

"Tinggal bagaimana skema penggratisan retribusi nya seperi apa, apakah semua jenis golongan pelanggan air digratiskan. Misalnya pelanggan rumah tangga saja, sementara pelanggan bisnis dan perkantoran tetap bayar." ujarnya via telepon, Senin (26/07/21).

Ia menjelaskan, Komisi B melihat kinerja PDAM Surya Sembada yang selalu positif dengan profit perusahaan yang setiap tahun terus naik, meski kenaikan pendapatan nya tidak signifikan. Namun dibandingkan BUMD BUMD milik Pemkot Surabaya lainnya, kinerja PDAM terbilang sangat bagus.

Untuk itu, kata politisi milenial PSI Kota Surabaya ini, harapan warga agar retribusi air digratiskan akibat mandeknya semua usaha masyarakat karena PPKM, seyogyanya PDAM mau menggratiskan. 

"Hanya saja kami minta kepada warga Kota Surabaya, jika digratiskan retribusi air oleh PDAM ya konsumsi airnya jangan di los kan, tapi tolong dihargai penggunaan air PDAM nya. Jadi air harus digunakan secara hemat." tegas Alfian Limardi.

Dirinya kembali mengatakan, kami akan melihat respon PDAM seperti apa, jika PDAM menolak tuntutan warga soal gratis retribusi air maka Komisi B tentu akan memanggil manajemen PDAM Surya Sembada, dan akan kita hearingkan (rapat dengar pendapat) di Komisi B.

"Namun tentunya kondisi saat ini hearing dilakukan secara virtual atau daring, yang pasti dewan mendorong PDAM agar menggratiskan retribusi air. Kasihan ekonomi masyarakat sedang megap megap."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni