Untuk Ringankan Beban Masyarakat, Dewan Minta PDAM Gratiskan Restribusi

Mediabidik.com – Selama masa PPKM mulai Darurat hingga Level 4, hak tersebut berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat.

Terbukti, banyak warga kesulitan membayar retribusi air selama masa PPKM, dan berharap PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memberikan kompensasi gratis atas retribusi air selama bulan Juni-Juli 2021.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi mengatakan, PDAM Surya Sembada sebagai BUMD yang selama ini profit terus seharusnya dimasa sulit ini untuk berpartisipasi menggratiskan retribusi air pelanggan.

"Tinggal bagaimana skema penggratisan retribusi nya seperi apa, apakah semua jenis golongan pelanggan air digratiskan. Misalnya pelanggan rumah tangga saja, sementara pelanggan bisnis dan perkantoran tetap bayar." ujarnya via telepon, Senin (26/07/21).

Ia menjelaskan, Komisi B melihat kinerja PDAM Surya Sembada yang selalu positif dengan profit perusahaan yang setiap tahun terus naik, meski kenaikan pendapatan nya tidak signifikan. Namun dibandingkan BUMD BUMD milik Pemkot Surabaya lainnya, kinerja PDAM terbilang sangat bagus.

Untuk itu, kata politisi milenial PSI Kota Surabaya ini, harapan warga agar retribusi air digratiskan akibat mandeknya semua usaha masyarakat karena PPKM, seyogyanya PDAM mau menggratiskan.

"Hanya saja kami minta kepada warga Kota Surabaya, jika digratiskan retribusi air oleh PDAM ya konsumsi airnya jangan di los kan, tapi tolong dihargai penggunaan air PDAM nya. Jadi air harus digunakan secara hemat." tegas Alfian Limardi.

Dirinya kembali mengatakan, kami akan melihat respon PDAM seperti apa, jika PDAM menolak tuntutan warga soal gratis retribusi air maka Komisi B tentu akan memanggil manajemen PDAM Surya Sembada, dan akan kita hearingkan (rapat dengar pendapat) di Komisi B.

"Namun tentunya kondisi saat ini hearing dilakukan secara virtual atau daring, yang pasti dewan mendorong PDAM agar menggratiskan retribusi air. Kasihan ekonomi masyarakat sedang megap megap."ungkapnya.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog