Skip to main content

PPKM Darurat Jilid II, Ketua DPRD Jatim Usulkan Maksimalkan Vaksinasi Basis Keluarga


Mediabidik.com
- Memasuki pekan ketiga pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali, DPRD Jatim memberikan evaluasi bahwa PPKM Darurat  khususnya di Jatim sukses mengurangi mobilitas masyarakat tapi belum bisa menurunkan sebaran Covid-19. Artinya, hasilnya tidak berbanding lurus.

"Kenapa mobilitas masyarakat turun tapi sebaran kasus Covid-19 justru semakin banyak. Padahal bersamaan dengan PPKM Darurat juga digencarkan vaksinasi untuk mempercepat herd immunity," ujar Kusnadi saat dikonfirmasi Jumat (16/7/2021).

Menurut Kusnadi saat ini yang perlu di waspadai klaster keluarga. Sebab dari data yang ada klaster keluarga menjadi klaster yang banyak menjadi faktor naiknya positif rate di Jatim.

Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat kata Kusnadi juga terbatas,  sehingga tak sanggup menampung jumlah pasien terpapar Covid-19 secara keseluruhan. Oleh karenanya pemerintah menganjurkan isolasi mandiri bagi OTG. 

"Isolasi mandiri patut diduga menjadi penyebab kluster keluarga mendominasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jatim sehingga kasus Covid-19 terus meningkat," tegasnya.

Dengan hal itu, pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyarankan supaya program percepatan vaksinasi Covid-19 di Jatim difokuskan berbasis pada keluarga bukan individu lagi. Mengingat, vaksinasi berbasis individu kurang efektif untuk menekan sebaran Covid-19. 

"Dengan semakin banyaknya keluarga tangguh yang terbentuk karena sudah divaksin, otomatis akan terbentuk lingkungan yang tangguh, desa tangguh dan kabupaten/kota yang tangguh hingga Indonesia tangguh dan bisa mengatasi Covid-19," ungkapnya dengan penuh optimis.

Apalagi dengan konsep isolasi mandiri yang banyak dilakukan pada orang terpapar saat ini kata Kisnadi juga menjadi kendala bila keluarga yang ada disekitar untuk merawat belum tervaksin.

Misal lanjut Kusnadi, bila kepala keluarga terpapar dan melakukan isolasi mandiri maka yang terjadi istri dan anak serta keluarga yabg ada dirumah tersebut tidak mungkin tidak merawat, mereka pasti merawat.

"Ironisnya akibat yang tervaksin hanya satu dua dari lima anggota keluarga yang ada, maka kemungkinan akan tertular semakin besar terjadi dibkekuarga yang tervaksin," ungkapnya.

"Yang ironis ada juga keluarga yang tertular Covid lalu melakukan isoman,  kemudian satu keluarga tersebut banyak yang terpapar dan meninggal, itu karena yang mendapat vaksin hanya sebagian kecil dari anggota keluarga yabg ada disitu," lanjutnya.

Soal teknis vaksinasi berbasis keluarga, Kusnadi mengatakan bisa dilayani dengan memanfaatkan puskesmas jika tenaga kesehatan jumlahnya terbatas. 

"Jadi vaksinasi Covid-19 itu baru bisa dilayani jika melibatkan seluruh keluarga bukan individu. Saya optimis PPKM Darurat tahap II  hasilnya akan lebih optimal jika dibantu vaksinasi berbasis keluarga," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63