Kurangnya Sosialisasi PPKM Darurat Banyak Diprotes Warga Saat Ditertibkan

Mediabidik.com - Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana mengatakan dirinya melihat sosialisasi pelaksanaan PPKM Darurat dinilai masih kurang sampai tingkat bawah. Buktinya masih saja dijumpai perlawanan dari masyarakat yang menolak ketika dilakukan penertiban oleh petugas.

"Banyak dijumpai masih dipenuhi protes-protes bahwa mereka merasa tidak boleh mencari nafkah, tidak boleh berjualan dan lainnya. Padahal yang tidak diperbolehkan orang makan ditempat, berkerumun dan hal-hal lain yang bisa memicu penambahan kasus positif civid,"jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu,(21/7/2021).

Politisi asal PDIP ini mengatakan diakui saat ini untuk mengetahui proses PPKM Darurat berhasil atau tidak belum bisa terlihat secara signifikan karena proses inkubasi dari terpapar covid bisa terlihat setelah 4 - 10 hari bahkan bisa sampai 14 hari," Tetapi saya yakin dengan kebijakan PPKM bisa menekan angka laju orang terpapar," jelasnya.

Diakui oleh Wanita yang juga bendahara PDIP Jatim ini, dalam PPKM Darurat, memang ada plus minusnya tetapi jika kebijakan tersebut tak kunjung diberlakukan tentunya kondisinya akan lebih buruk," Bayangkan saja rumah sakit penuh, tabung oksigen sulit, kalaupun ada tabungnya regulator dan isinya kosong," terangnya.

Dibeberkan mantan ketua DPRD Kediri ini, masyarakat saatnya sudah harus memulai meningkatkan disiplin untuk diri sendiri, dan mematuhi peraturan Pemerintah," Kita melihat negara Australia, tidak hanya dibatasi tetapi begitu diketahui ada penampahan kasus langsung LD(lock down) dan semuanya dipatuhi oleh warganya, sehingga bisa segera selesai,"jelasnya.

Reni lalu mencontohkan kedisiplinan di masyarakat berkurang soal vaksin covid-19. "Belum semua mau di vaksin, sulitnya membujuk orang untuk mau di vaksin sampai di beberapa daerah ada yang di iming-iming hadiah,"terangnya.

Wanita yang akrab dipanggil Reni menyakini Vaksin sangat diperlukan untuk mencapai hight imunity," Memang hasilnya tidak instan, perlu waktu agak panjang dan hasil vaksin massal akan bisa dilihat 6 bulan setelahnya," tandasnya.( rofik)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog