Skip to main content

Kurangnya Sosialisasi PPKM Darurat Banyak Diprotes Warga Saat Ditertibkan


Mediabidik.com
-  Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana mengatakan dirinya melihat sosialisasi pelaksanaan PPKM Darurat dinilai masih kurang sampai tingkat bawah. Buktinya masih saja dijumpai perlawanan dari masyarakat yang menolak ketika dilakukan penertiban oleh petugas.

"Banyak dijumpai masih dipenuhi protes-protes bahwa mereka merasa tidak boleh mencari nafkah, tidak boleh berjualan dan lainnya.  Padahal yang tidak diperbolehkan orang makan ditempat, berkerumun dan hal-hal lain yang bisa memicu penambahan kasus positif civid,"jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu,(21/7/2021).

Politisi asal PDIP ini mengatakan diakui saat ini untuk mengetahui proses PPKM Darurat berhasil atau tidak belum bisa terlihat secara signifikan karena proses inkubasi dari terpapar covid bisa terlihat setelah 4 - 10 hari bahkan bisa sampai 14 hari," Tetapi saya yakin dengan kebijakan PPKM bisa menekan angka laju orang terpapar," jelasnya. 

Diakui oleh Wanita yang juga bendahara PDIP Jatim ini, dalam PPKM Darurat, memang ada plus minusnya tetapi jika kebijakan tersebut tak kunjung diberlakukan tentunya kondisinya akan lebih buruk," Bayangkan saja rumah sakit penuh, tabung oksigen sulit, kalaupun ada tabungnya regulator dan isinya kosong," terangnya.

Dibeberkan mantan ketua DPRD Kediri ini, masyarakat saatnya sudah harus memulai meningkatkan disiplin untuk diri sendiri, dan mematuhi peraturan Pemerintah," Kita melihat negara Australia, tidak hanya dibatasi tetapi begitu diketahui ada penampahan kasus langsung LD(lock down)  dan semuanya dipatuhi oleh warganya, sehingga bisa segera selesai,"jelasnya.

Reni lalu mencontohkan kedisiplinan di masyarakat berkurang soal vaksin covid-19. "Belum semua mau di vaksin, sulitnya membujuk orang untuk mau di vaksin sampai di beberapa daerah ada yang di iming-iming hadiah,"terangnya.

Wanita yang akrab dipanggil Reni menyakini Vaksin sangat diperlukan untuk mencapai hight imunity," Memang hasilnya tidak instan, perlu waktu agak panjang dan hasil vaksin massal akan bisa dilihat 6 bulan setelahnya," tandasnya.( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63