Skip to main content

Serapan Anggaran Rendah, Fraksi PKB Jatim Pertanyakan Kinerja Gubernur Khofifah


Mediabidik.com
- Kinerja pemerintah daerah termasuk Pemprov Jatim jadi sorotan lantaran sangat rendah dalam penyerapan anggaran hingga Juli tahun 2021 ini. Hal ini berdampak perlambatan pembangunan bahkan stagnan termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang kian mengganas.

Bukti jebloknya pengelolaan anggaran Pemprov Jatim terungkap dalam rilis Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) yang menyebut serapan anggaran Jatim jelang akhir semester pertama tahun anggaran 2021 hanya dikisaran 27,89% atau dibawah Provinsi Kalimantan Utara (27,99%) dan Provinsi Papua (28,25%). Berbeda jauh dengan penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang sudah mencapai diatas 50%.

"Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah secara umum sangat memprihatinkan, kurang gerak cepat. Padahal saat menghadapi pandemi harusnya bisa dipercepat karena kondisi luar biasa (darurat)," kata Sekjen FITRA Misbah Hasan melalui rilis Sabtu (17/7/2021).

Menanggapi hal tersebut, ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi mengaku kaget, dan mempertanyakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selama ini kemana saja dan sudah berbuat apa untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

"Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah Provinsi Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara," sindir politisi muda asal PKB saat dikonfirmasi Sabtu (17/7/2021).

Fraksi PKB, tambah Fauzan mendesak kepada pimpinan DPRD Jatim untuk segera memanggil tim anggaran eksekutif untuk mengklarifikasi kenapa hingga semester pertama mau berakhir masih di bawah 30%. "Hal semacam ini harus segera dievaluasi, karena masyarakat menunggu program-program dari Pemprov Jatim baik yang sudah direncanakan maupun untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat Covid-19," tegas Fauzan.

Mantan wakil ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengaku tidak bisa menerima jika Pandemi Covid-19 dijadikan alasan serapan anggaran APBD Jatim masih rendah jelang akhir semester pertama tahun anggaaran 2021.

"Justru dalam kondisi luar biasa (darurat) akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sentuhan dari Pemprov Jatim sangat diharapkan bahkan dinanti masyarakat khususnya menyangkut bantalan bantun sosial," tegas alumnus Ponpes Qomaruddin Bungah Gresik.

Apalagi pemerintah pusat melalui Kemendagri juga sudah mengintruksikan untuk refocusing atau realokasi anggaran 35% dari belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-9.

"Harusnya khan ada akselerasi realisasi belanja bukan malah melambat. Padahal semua rumah sakit sudah penuh hingga menolak pasien karena keterbatasan sarana dan prasarana hingga SDM perlu uluran tangan pemerintah," sindir Fauzan.

Belum lagi masyarakat terdampak kebijakan PPKM Darurat sudah banyak yang menjerit dan tak punya pilihan lain harus keluar rumah untuk menafkahi keluarga karena jika tak bekerja tak ada yang bisa dimakan.

"Ini khan bisa dibantu pemerintah dengan memberikan bantuan bantuan sosial sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Jangan sampai banyak orang mati itu bukan karena covid tapi justru karena kelaparan hingga mudah sakit dan meninggal," beber Fauzan. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama