Skip to main content

Lama Kosong, Pimpinan Komisi A Jatim Desak Gubernur Segera Angkat Kepala OPD


Mediabidik.com
- Penetapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) definitif masih belum bisa terlaksana. Mengingat penetapan definitif masih menunggu Surat Keputusan (SKep) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengaku tahapan penunjukan kepala OPD definitif tahapannya sudah selesai. Panitia seleksi (Pansel) telah melakukan fit and proper tes. Hanya saja, SKep gubernur hingga saat ini belum turun.

"Pansel sudah selesai, semua sudah selesai. Tinggal mengeluarkan SKep, ini ditunggu-tunggu atau barang kali ada yang ditunggu," ujar Istu, Selasa (27/7/2021).

Istu mengaku dalam rapat Banmus hari ini, pimpinan rapat sudah berjanji pimpinan dewan akan meminta eksekutif segera membuat SKep.

Politisi asal Partai Golkar menyatakan dewan akan sering menggelar rapat Banmus untuk mengawal penetapan kepala OPD definitif. Dengan begitu, dewan bisa mengawasi perkembangan sistemnya.

"Pimpinan menyatakan kesempatan (rapat Banmus) pertama dikomunikasikan saran-saran tadi. Tentunya dengan segera mengadakan banmus lagi. Kalau tidak Banmus lagi, rentetan sistem tidak jalan," terangnya 

Istu menegaskan, pengawalan proses penetapan kepala OPD definitif ini bertujuan untuk kebaikan bersama. Mengingat legislatif mempunyai hak untuk mengoreksi dan memberi solusi.

"Endingnya untuk kebaikan kita semua. Kita kan bukan kontra atau pro. Yang penting memberi koreksi dan memberi solusi," tegasnya.

Hal senada Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menjelaskan, 
rapat Banmus membahas persoalan beberapa dinas yang masih dipimpin oleh Plt. Maka, dewan mendorong agar eksekutif segera mendefinitifkan kepala OPD yang masih Plt.

Dediansyah menerangkan, selain masalah Plt, Banmus juga membahas soal penyerapan anggaran. Mengingat sampai saat ini eksekutif belum maksimal dimana menjelang bulan Agustus, penyerapan anggaran masih 30 persen. 

"Maka eksekutif harus betul-betul memperhatikan. Karena hampir memasuki pembahasan P-APBD. Kalau eksekutif tidak koordinasi dengan DPRD akan mengalami kendala besar," pintanya. 

Politisi asal Partai Gerindra itu menyampaikan, Jatim sudah mendapatkan rapor merah dalam persoalan kinerja. Untuk itu, dalam menyelesaikan persoalan ini, pimpinan dewan akan memanggil eksekutif. 

"Dalam rapat pimpinan lusa, eksekutif harus segera mendatangi undangan pimpinan," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10