Skip to main content

PWI Siap Beri Bantuan Hukum Bagi Dua Jurnalis Korban Pengeroyokan Perguruan Silat

Mediabidik.Com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro siap memberikan bantuan hukum terhadap korban pengeroyokan dua jurnalis dalam aksi konvoi perguruan silat di Bojonegoro, Kamis (5/1/2023) malam.

"PWI Bojonegoro mengecam aksi kekerasan yang dialami anggota PWI Bjn yang melakukan tugas jurnalistik," ucap ketua PWI Bojonegoro M Yazid, Jumat (6/1/2023).

Ia berjanji akan mengawal kasus pengeroyokan tersebut. Agar, kejadian serupa tak dialami oleh pekerja-pekerja media di daerah lain.

"PWI Bojonegoro akan melakukan advokasi dan juga mengirimkan hasil investigasi ke PWI Jawa Timur, terkait insiden yang dialami wartawan di Bojonegoro," tegas dia.

"Pasalnya kegiatan yang dilakukan para wartawan dilindungi undang-undang, tidak seharusnya para oknum siapapun melakukan intimidasi, menghalang-halangi dan bahkan melakukan kekerasan terhadap wartawan," sambung Yazid.

Selain mengecam, disisi lain dirinya mengingatkan kepada wartawan agar berhati-hati jika kedapatan ada gerombolan yang melakukan konvoi.

"Wartawan juga harus berhati-hati saat melakukan peliputan dan memperhatikan keselamatannya," tandas dia.

Sebelumnya, dua jurnalis mengalami tindakan kekerasan di Bojonegoro. Diantaranya Misbahul Munir, jurnalis media siber JatimNow.com dan Mohamad Rizki dari blokBojonegoro.com.

Kejadian tersebut bermula saat kedua korban berusaha mengambil foto konvoi dan arak-arakan yang dilakukan oleh kelompok massa, di seputaran bunderan Adipura Kota Bojonegoro Kamis (5/1/2023) malam.

Mengetahui aksi konvoinya difoto, sejumlah massa langsung melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang dua jurnalis tersebut. Kekerasan itu membuat kedua korban berlari kenyelamatkan diri dari amukan massa.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni