Skip to main content

Dishub Surabaya Turunkan Target Pendapatan Parkir Tahun Ini

Mediabidik.Com - Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terus meningkatkan pelayanan parkir di Surabaya. Namun tahun ini target pendapatan parkir di Surabaya turun dibandingkan tahun lalu.

Kepala Dishub Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan target pendapatan untuk parkir tahun 2023 Rp 32 miliar, turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 35 miliar. Penurunan tersebut dikatakan Tundjung karena kondisi sampai saat mulai normal pasca pandemi Covid-19 sehingga  pihaknya tidak muluk-muluk untuk menargetkan pendapatan parkir.

"Target pendapatan tahun ini Rp 32 miliar. Sedangkan tahun 2022 Rp 35 miliar. Untuk tahun lalu realisasi pendapatan hanya 50 persen dari Rp 35 miliar. Sehingga kami turunkan target agar bisa terealisasi atau mencapai target," kata Tundjung, Sabtu (7/1/2023).

Ia menyebut untuk parkir sampai saat ini masih banyak kendala, antara lain usaha gulung tikar, sehingga parkir di tepi jalan ngak ada, kemudian banyak yang memanfaatkan ojek online sehingga tidak parkir di lokasi parkir. Bahkan ia tidak memungkiri apabila terjadi kebocoran pendapatan parkir karena juru parkir (jukir) tidak memberikan karcis parkir. 

"Kebocoran tahun lalu pasti ada. Ya, karena mereka (jukir) tidak memberikan karcis parkir. Kemudian mereka juga tidak mencapai target misalnya target Rp 30 ribu jadi 25 ribu karena hujan, hari libur nasional, pengalihan rute dan perbaikan gorong-gorong. Itu kan pengaruh juga pada pendapatan," tutur Tundjung.

Oleh karena itu untuk meminimalisir kebocoran pendapatan parkir, pihaknya akan terus menertibkan jukir dengan mewajibkan memberikan karcis parkir, yang sudah berjalan tahun lalu. Namun kawasan yang menjadi percontohan hanya di Taman Bungkul. Rencananya tahun ini akan ditambah lokasi wajib karcis parkir. Selain itu pihaknya juga akan memetakan lokasi yang berpotensial untuk pendapatan parkir. 

"Tempat parkir tahun ini ada tambahan lagi. Mungkin mulai di Tunjungan maupun Praban. Dan kami akan petakan tempat lain yang berpotensi juga," terangnya. Hingga kini ada 1290 titik parkir. Angka tersebut turun drastis bila dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 1800 an titik parkir.

Kasi Pengelolaan Parkir Dishub Surabaya Yudi Kurniawan mengatakan ke depan pihaknya akan melakukan pemetaan kepada tempat-tempat yang berpontensi untuk menambah PAD dari retribusi parkir. Ia menyebut dulu ada 1800 titik parkir yang dikelola oleh Dishub. Namun karena pandemi Covid-19 583 titik parkir pun hilang karena banyak pedagang di kawasan zona parkir tutup. "Ya kedepan kami akan petakan. Agar kawasan tertib parkir lebih masif. Karena saat pandemi 583 titik parkir hilang," kata Yudi.

Kawasan tertib parkir terbagi menjadi zona dan non zona. Kawasan tersebut berada di tepi jalan. Sedangkan tarif zona Rp 5 ribu untuk R4 sedangkan R2 Rp 2 ribu. Non zona untuk R4 3 ribu sedangkan R2 Rp1000. Ia berharap masyarakat berani melapor ke Command Center (CC) 112 atau kanal media sosial Dishub Surabaya. 

"Laporkan ke 112 atau medsos Dishub dan Sapawarga Surabaya. Termasuk jika menemukan parkir liar laporkan saja nanti akan kita telusuri untuk bisa kita tertibkan," tegasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni