Skip to main content

Tjutjuk : Anak Usia 0 Hingga 15 Tahun Tidak Boleh Bekerja atau Dipekerjakan

Mediabidik.Com - Tjutjuk Supariono Anggota Komisi D DPRD Surabaya dalam Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak mendorong pemkot Surabaya agar menyediakan penitipan anak/daycare bagi para buruh. 

"Selama ini penitipan anak yang dikelola Pemkot lebih mendekati segmen pegawai, pemkot tetapi belum menyasar pada anak-anak buruh dan pekerja informal yang berada di kawasan industri," ujar Tjutjuk. 

Dampaknya, para buruh yang umumnya perempuan, akhirnya sulit dalam pengasuhan anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka terpaksa menitipkan ke tetangga atau orangtua di kampung sehingga harus berjauhan dengan anak. 

"Ini kan kasihan sementara anak butuh kedekatan dengan orang tuanya," sambung Tjutjuk yang juga sebagai Ketua Pansus Raperda tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Tjutjuk menambahkan, alternatif terakhir para pekerja dengan terpaksa berhenti bekerja untuk mengurus anak sampai usia agak besar. Padahal mereka berada pada usia produktif. Sementara ketika mereka siap kembali bekerja, sudah tidak berada pada usia produktif dan tidak bisa kembali bekerja di pabrik. Pada akhirnya hanya bekerja informal yang pendapatannya tidak menentu.

"Selain penitipan anak, saya minta di dalam Raperda tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, lebih dipertegas bahwa anak usia 0 (nol) hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun tidak boleh bekerja dan atau dipekerjakan, anak-anak terlibat dalam perencanaan pembangunan kota dimulai dari musrenbang di tingkat kelurahan hingga kota, serta di dalam penyusunan APBD dibutuhkan komitmen alokasi anggaran untuk anak-anak setiap tahunnya, untuk mewujudkan Surabaya sebagai Kota Ramah Layak Anak, lanjut Tjutjuk pada pembahasan raperda yang dihadiri oleh 20 LSM yang ada di Surabaya.

Pemerintah kota juga diharapkan membangun kantor pemerintahan yang ramah anak sehingga anak ketika berkunjung ke kantor pemerintahan dapat diminimalisir cedera akibat kecelakaan. 

Kemudian  masalah perkawinan dini, konten media sosial yang tidak mendidik sehingga anak menjadi dewasa sebelum waktunya perlu diatur di dalam raperda tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tidak lupa pemerintah juga perlu memperhatikan anak-anak disabilitas dalam pemenuhan kebutuhannya dan rumah aman bagi anak lelaki korban kejahatan seksual, terlibat dalam pemajuan seni budaya dan menjaga kelestarian lingkungan.

Terakhir, Tjutjuk berharap raperda ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi anak asli Surabaya yang tinggal di dalam dan di luar Surabaya namun juga memberikan perlindungan bagi anak pendatang baik dari kabupaten/kota lainnya dan anak dari seluruh belahan dunia yang tinggal di Surabaya.(red) 

Teks foto : Tjutjuk Ketua Pansus Raperda tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia.  Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.  Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum.  Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang.  Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi.  Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang.  Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.  Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K