Skip to main content

Ketua Bappilu : PDIP Mempunyai Kedekatan Emosional Dengan Nahdliyin,

Mediabidik.Com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Surabaya Anas Karno, mengapresiasi dan bersyukur, warga Nahdliyin lebih memilih PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survey SSC, PDIP meraih 48,9% pilihan warga Nahdliyin. Disusul PKB 9,4%, dan Gerindra 8,3%.

"Mendapatkan suara Nahdliyin merupakan suatu kebanggaan, dan prestasi yang luar biasa. Sebab, Nahdliyin merupakan elemen penting bangsa ini. Baik, dalam memajukan bangsa dan merawat Kebhinekaan. Dan memperkuat PDI Perjuangan sebagai partai yang nasionalis religius," ujarnya pada Selasa (17/01/2023).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya tersebut menambahkan, kerja kemasyarakatan warga Nahdliyin, selaras dengan kerja kerakyatan PDIP. Sehingga dukungan tersebut akan memperkuat kerja-kerja kerakyatan PDIP dengan program kongkret di tengah masyarakat. 

"Misalnya, di bidang kebudayaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Hal ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," jelas Anas.

Lebih lanjut Anas mengatakan, PDIP mempunyai kedekatan emosional dengan Nahdliyin, yang terbangun sejak zaman Bung Karno. Bahkan, sang proklamator diberi gelar Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Waliyul Amri Ad Dharuri Bi AS Syaukah. Tepatnya pada tahun 1954.

"Gelar itu merupakan dukungan besar warga Nahdliyin pada kepemimpinan Bung Karno, yang disahkan dalam Muktamar NU di Surabaya," pungkas Anas Karno.(red) 

Teks foto : Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Surabaya Anas Karno. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni