Skip to main content

Lelang Jabatan Sekkota Telah Dibuka, Reni : Sekkota Harus Bisa Ngayomi, Ngayemi dan Problem Solving

Mediabidik.Com - Seleksi pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kota (sekkota) Surabaya telah dibuka. Pendaftaran berlangsung mulai 2 Januari - 6 Januari 2023. Seiring dengan itu, dilakukan tahapan administrasi bagi para birokrat yang mendaftar.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menjelaskan bahwa kursi sekkota definitif tengah kosong. Karena itu, untuk menetapkan sekkota definitif harus melalui seleksi terbuka atau open bidding. Hal ini selaras dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kita berharap, proses seleksi terbuka berjalan dengan obyektif dan transparan. Kita percayakan prosesnya ke pansel (panitia seleksi, red)," ujar Reni, Jumat (6/1/2023).

Total ada sebanyak 17 ketentuan umum atau syarat bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin maju mencalonkan diri. Pansel telah mengatur hal tersebut melalui Surat Pengumuman Nomor: 01/PANSEL-JPTP/I/2023.

Diantara ke-17 syarat itu, salah satunya yakni, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik. Selain itu, berusia maksimal 56 tahun. Juga harus sudah lulus diklatpim tingkat 2 dengan minimal jenjang pendidikan sarjana.

"Sekkota merupakan jabatan tertinggi di lingkup birokrasi pemkot, maka diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan yang bisa mengayomi, ngayemi, dan problem solving. Itu harus dimiliki oleh seorang sekkota definitif nantinya," harap politisi PKS ini.

Mengingat sekkota merupakan jabatan tinggi pratama (JTP), Reni lantas mengusulkan agar pansel menggunakan metode 360 Degree Feedback atau umpan balik 360 derajat. Dengan metode ini, rekam jejak dan kinerja calon yang mengikuti seleksi dapat tereksplorasi secara rinci.

"Saya menyarankan pansel agar bisa menggunakan tools 360 degree feedback. Ini cara untuk menampilkan atau mengetahui kinerja sesorang dengan menggunakan berbagai sumber," katanya.

Misal, lanjut Reni, ketika ada calon A mengikuti seleksi, maka pansel bisa menelisik rekam kinerja di tempat terakhir yang bersangkutan bekerja. Kemudian meminta keterangan mulai dari atasan, bawahan, maupun teman sesama kerja.

"Metode ini bisa diterapkan dan sangat efektif, karena kita bisa mengetahui secara lengkap rekam kinerja seseorang dari berbagai sumber, mulai bawahan, atasan, rekan," jelas Reni.

Tak kalah penting, Reni juga berharap nantinya bakal sekkota definitif dapat memberikan budaya happy produktif. Artinya, ASN dapat terus produktif namun juga memberikan budaya organisasi yang menyenangkan untuk dijalani.

"Bekerja senang, nyaman, dan produktif namun sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemimpin daerah," tandasnya.

"Jadi, sekkota perannya itu mengkoordinasikan seluruh OPD yang ada, bagaimana bisa menjalankan tugas wali kota dengan baik dan harus bisa jadi dirijen bagi unsur birokrasi di bawahnya," sambung Reni. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni