Skip to main content

Ini Tanggapan Dewan Kenapa Bus Listrik Belum Juga Beroperasi

Mediabidik.Com - Bus listrik Trans Semanggi Suroboyo hingga kini tidak terlihat di jalanan Surabaya. Padahal masyarakat menanti bus listrik yang baru dilaunching 20 Desember 2022.

Berhentinya operasional bus listrik yang dioperasikan oleh Damri, ini akan membuat kepercayaan publik Surabaya akan menurun terhadap transportasi massal cepat, ekonomis, aman, dan nyaman.

Menanggapi berhentinya bus listrik, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan, seharusnya ketika pemenang tender bus listrik sudah ditunjuk yaitu Damri, mestinya Damri sudah menyiapkan SPM nya yaitu, indikator pelaksanaa Buy The Service (BTS) yang merupakan konsep yang mana para operator dibayar dengan menggunakan rupiah per kilometer. 

"Nah kami melihatnya BTS nya kurang siap, bahkan ketika Komisi C mengecek langsung memang benar bus nya mogok alias macet," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (06/01/23).

Aning menjelaskan, dari penelusuran Komisi C ternyata sarana dan prasarana (Sarpras) untuk bisa listrik belum disiapkan seperti stasiun listriknya, oleh karenanya bus listrik belum bisa melaju ke aspal jalan di Surabaya.

"Informasi yang kami dapat dari Pemkot Surabaya, ternyata soal pengoperasian bus listrik belum ada kesepakatan tarif bukan kontrak, antara pemerintah pusat dengan Pemkot Surabaya dalam hal ini pemenang tender yaitu DAMRI Surabaya," tutur politisi PKS Surabaya ini.

Aning Rahmawati menambahkan, jadi belum adanya kesepakatan tarif antara pemerintah pusat dengan pemenang tender yaitu, Damri sebagai operator bus listrik ini pemicu belum beroperasi nya bus listrik.

Jadi begini, kata Aning, BTS itu pemerintah pusat membeli layanan pada operator. Nah pembelian layanan ini harusnya kan gratis untuk masyarakat Surabaya, bahkan ini sudah ada porsi keuntungan buat operator bus listrik sebagai pemenang tender.

Nah disini yang belum ada kesepakatan tarifnya, tegas Aning Rahmawati, dan harusnya jangan di lounching dulu bus listrik, ini kesalahan fatal. Mengapa, pertama tentu sudah terjadi perubahan rute dari Gunung Anyar ke Kenjeran Park atau Kenpark yang tadinya sudah dijalankan oleh Suroboyo Bus, akhirnya diserahkan kepada BTS atau bus listrik tapi bus listriknya belum beroperasi.

"Dampaknya mengorbankan banyak jumlah penumpang, rata-rata jumlah penumpang Suroboyo Bus itu 300-500 orang per hari. Nah ini bagaimana nasib penumpang karena Suroboyo Bus sudah beralih ke bus listrik, sementara bus listriknya tidak jadi beroperasi," tutur Aning.

Dirinya kembali mengatakan, seharusnya dengan adanya konsep BTS diharapkan bisa menyelesaikan moda transportasi publik, tapi faktanya tidak memberi solusi, malah membuat masyarakat dalam hal ini penumpang jadi terlunta-lunta.

"Jangan sampai masyarakat kembali ke moda transportasi pribadi. Jadi solusi cepat untuk menghilangkan kepercayaan publik terhadap transportasi massal adalah untuk sementara kembalikan lagi Bus Suroboyo, sambil menunggu bus listrik mengaspal di jalan," pungkasnya. (red)

Teka foto : Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni