Berhentinya operasional bus listrik yang dioperasikan oleh Damri, ini akan membuat kepercayaan publik Surabaya akan menurun terhadap transportasi massal cepat, ekonomis, aman, dan nyaman.
Menanggapi berhentinya bus listrik, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan, seharusnya ketika pemenang tender bus listrik sudah ditunjuk yaitu Damri, mestinya Damri sudah menyiapkan SPM nya yaitu, indikator pelaksanaa Buy The Service (BTS) yang merupakan konsep yang mana para operator dibayar dengan menggunakan rupiah per kilometer.
"Nah kami melihatnya BTS nya kurang siap, bahkan ketika Komisi C mengecek langsung memang benar bus nya mogok alias macet," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (06/01/23).
Aning menjelaskan, dari penelusuran Komisi C ternyata sarana dan prasarana (Sarpras) untuk bisa listrik belum disiapkan seperti stasiun listriknya, oleh karenanya bus listrik belum bisa melaju ke aspal jalan di Surabaya.
"Informasi yang kami dapat dari Pemkot Surabaya, ternyata soal pengoperasian bus listrik belum ada kesepakatan tarif bukan kontrak, antara pemerintah pusat dengan Pemkot Surabaya dalam hal ini pemenang tender yaitu DAMRI Surabaya," tutur politisi PKS Surabaya ini.
Aning Rahmawati menambahkan, jadi belum adanya kesepakatan tarif antara pemerintah pusat dengan pemenang tender yaitu, Damri sebagai operator bus listrik ini pemicu belum beroperasi nya bus listrik.
Jadi begini, kata Aning, BTS itu pemerintah pusat membeli layanan pada operator. Nah pembelian layanan ini harusnya kan gratis untuk masyarakat Surabaya, bahkan ini sudah ada porsi keuntungan buat operator bus listrik sebagai pemenang tender.
Nah disini yang belum ada kesepakatan tarifnya, tegas Aning Rahmawati, dan harusnya jangan di lounching dulu bus listrik, ini kesalahan fatal. Mengapa, pertama tentu sudah terjadi perubahan rute dari Gunung Anyar ke Kenjeran Park atau Kenpark yang tadinya sudah dijalankan oleh Suroboyo Bus, akhirnya diserahkan kepada BTS atau bus listrik tapi bus listriknya belum beroperasi.
"Dampaknya mengorbankan banyak jumlah penumpang, rata-rata jumlah penumpang Suroboyo Bus itu 300-500 orang per hari. Nah ini bagaimana nasib penumpang karena Suroboyo Bus sudah beralih ke bus listrik, sementara bus listriknya tidak jadi beroperasi," tutur Aning.
Dirinya kembali mengatakan, seharusnya dengan adanya konsep BTS diharapkan bisa menyelesaikan moda transportasi publik, tapi faktanya tidak memberi solusi, malah membuat masyarakat dalam hal ini penumpang jadi terlunta-lunta.
"Jangan sampai masyarakat kembali ke moda transportasi pribadi. Jadi solusi cepat untuk menghilangkan kepercayaan publik terhadap transportasi massal adalah untuk sementara kembalikan lagi Bus Suroboyo, sambil menunggu bus listrik mengaspal di jalan," pungkasnya. (red)
Teka foto : Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati.
Comments
Post a Comment