Skip to main content

Ini Tanggapan Dewan Kenapa Bus Listrik Belum Juga Beroperasi

Mediabidik.Com - Bus listrik Trans Semanggi Suroboyo hingga kini tidak terlihat di jalanan Surabaya. Padahal masyarakat menanti bus listrik yang baru dilaunching 20 Desember 2022.

Berhentinya operasional bus listrik yang dioperasikan oleh Damri, ini akan membuat kepercayaan publik Surabaya akan menurun terhadap transportasi massal cepat, ekonomis, aman, dan nyaman.

Menanggapi berhentinya bus listrik, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan, seharusnya ketika pemenang tender bus listrik sudah ditunjuk yaitu Damri, mestinya Damri sudah menyiapkan SPM nya yaitu, indikator pelaksanaa Buy The Service (BTS) yang merupakan konsep yang mana para operator dibayar dengan menggunakan rupiah per kilometer. 

"Nah kami melihatnya BTS nya kurang siap, bahkan ketika Komisi C mengecek langsung memang benar bus nya mogok alias macet," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (06/01/23).

Aning menjelaskan, dari penelusuran Komisi C ternyata sarana dan prasarana (Sarpras) untuk bisa listrik belum disiapkan seperti stasiun listriknya, oleh karenanya bus listrik belum bisa melaju ke aspal jalan di Surabaya.

"Informasi yang kami dapat dari Pemkot Surabaya, ternyata soal pengoperasian bus listrik belum ada kesepakatan tarif bukan kontrak, antara pemerintah pusat dengan Pemkot Surabaya dalam hal ini pemenang tender yaitu DAMRI Surabaya," tutur politisi PKS Surabaya ini.

Aning Rahmawati menambahkan, jadi belum adanya kesepakatan tarif antara pemerintah pusat dengan pemenang tender yaitu, Damri sebagai operator bus listrik ini pemicu belum beroperasi nya bus listrik.

Jadi begini, kata Aning, BTS itu pemerintah pusat membeli layanan pada operator. Nah pembelian layanan ini harusnya kan gratis untuk masyarakat Surabaya, bahkan ini sudah ada porsi keuntungan buat operator bus listrik sebagai pemenang tender.

Nah disini yang belum ada kesepakatan tarifnya, tegas Aning Rahmawati, dan harusnya jangan di lounching dulu bus listrik, ini kesalahan fatal. Mengapa, pertama tentu sudah terjadi perubahan rute dari Gunung Anyar ke Kenjeran Park atau Kenpark yang tadinya sudah dijalankan oleh Suroboyo Bus, akhirnya diserahkan kepada BTS atau bus listrik tapi bus listriknya belum beroperasi.

"Dampaknya mengorbankan banyak jumlah penumpang, rata-rata jumlah penumpang Suroboyo Bus itu 300-500 orang per hari. Nah ini bagaimana nasib penumpang karena Suroboyo Bus sudah beralih ke bus listrik, sementara bus listriknya tidak jadi beroperasi," tutur Aning.

Dirinya kembali mengatakan, seharusnya dengan adanya konsep BTS diharapkan bisa menyelesaikan moda transportasi publik, tapi faktanya tidak memberi solusi, malah membuat masyarakat dalam hal ini penumpang jadi terlunta-lunta.

"Jangan sampai masyarakat kembali ke moda transportasi pribadi. Jadi solusi cepat untuk menghilangkan kepercayaan publik terhadap transportasi massal adalah untuk sementara kembalikan lagi Bus Suroboyo, sambil menunggu bus listrik mengaspal di jalan," pungkasnya. (red)

Teka foto : Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama