Skip to main content

Hindari Dampak Lebih Luas, DSDABM Perpanjang Waktu Untuk Penyelesaikan Jembatan Simo Hilir

Mediabidik.Com - Pekerjaan pembangunan plengsengan saluran Simo hilir ukuran 120/40 senilai Rp 7,46 M, dengan pelaksana PT Jaya Etika Beton mendapat kompensasi pemberian batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari. 

Eko Juli Prasetyo Kabid Pematusan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) kota Surabaya mengatakan, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 15 hari. Untuk dasar aturannya ada di Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tentan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  pasal 4 huruf a tentang Tujuan Pengadaan Barang/Jasa dan pasal 56 tentang Penyelesaian Kontrak, pemanfaatan pekerjaan kalau tidak diselesaikan akan berdampak lebih luas. 

"Di Simo hilir ini ada dua pekerjaan jembatan, yang bertujuan untuk menyesuaikan dasar elevasi rencana. Kalau di titik jembatan itu akan turun satu setengah meter dari titik jembatan yang dulu lebih rendah.

"Kalau berdasarkan elevasi exiting akan menyebabkan pendangkalan sehingga membendung aliran air dari hulu sehingga akan terhambat disitu. Makanya kita lakukan optimalisasi terkait fungsi jembatan selain untuk lalu lintas diatasnya, dibawahnya juga akan mendukung fungsi drainase, "terang Eko Juli kepada media ini Kamis (12/1/23). 

Eko menjelaskan, awalnya jembatan konstruksinya convensional dipakai beton cor diatasnya saja dan sekarang kita pakai box culvert ukuran 3 x 3 meter, jadi kedalaman 3 meter tingginya 3 meter jadi sesuai, posisi dekat masjid Annur jembatannya lebarnya 6 meter kedalaman 3 meter dengan panjang 10 meter lebar saluran. Yang kedua di utaranya jembatan warga tidak selebar jembatan di masjid An-Nur. 

"Untuk progres sekarang sudah terpasang semua box culvertnyaculvertnya tinggal finishing, over topping sudah dilakukan tinggal opritan-opritan atau penyesuaian ketinggian dari jalan ke jembatan supaya tidak curam (diratakan). Target tanggal 15 Januari ini sudah clear. "jelasnya.

Selain itu, karena kondisi lapangan di Simo hilir itu diavour Simo, kalau kita ngomong avour Simo, secara saluran untuk titik pekerjaan ada di titik hilir (muara) dan secara teknis dia akan menampung air dari atas dan debitnya akan selalu penuh, walaupun di Simo hilir tidak hujan, tapi di hulunya hujan tetap akan penuh. "Dari situ si penyedia terkait dengan metode pekerjaan seperti itu dia tidak bisa bekerja, terkendala seperti itu."paparnya.

Yang kita ketahui, kata Kabid Pematusan, pada musim hujan 2022/2023 ini musim hujan masih pada puncaknya, jadi regulasi terkait penyelesaian pekerjaan dari segi kemanfaatannya, kalau nanti ditinggalkan akan muncul masalah lebih besar lagi. 

"Dan ini harus diselesaikan, tapi ada syarat khusus disana, jadi bagi penyedia akan menyertakan jaminan khusus pembayaran. Jadi dia akan menaruh jaminan sebesar pekerjaan yang belum diselesaikan, ada adendum 15 hari. Walaupun ada adendum tetap kena denda berjalan, "terangnya. 

Terkait dengan protes warga Eko mengatakan, memang salah satu dampak yang timbul dari pekerjaan, apalagi terkait dengan jembatan yang merupakan akses aktivitas dari warga itu yang pertama, yang kedua pembenahan plengsengan saluran berhimpitan dengan pemukiman warga, itu sangat berpengaruh. 

"Bendung saluran ketika banjir berdampak pada warga dan harus dibuka bendungan itu, otomatis ketika sudah surut banjirnya, kontraktor pekerjaan akan membuat bendungan lagi, itu makan waktu juga." pungkasnya. (red) 

Teks foto : Pekerjaan pembangunan plengsengan saluran jembatan Simo hilir. 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni