Skip to main content

Ketua Dewan Minta Pemkot Tinjau Ulang Penempelan Stiker Keluarga Miskin

Mediabidik.Com - Dianggap tidak sesuai dengan komitmen antara pemerintah kota (Pemkot) dengan DPRD Surabaya. Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya meminta Dinas Sosial kota Surabaya, untuk meninjau ulang penempelan stiker Keluarga Miskin.

"Sebenarnya banyak anggota dewan yang terkejut dengan kebijakan ini. Karena kebiasaan masyarakat kita walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mau disebut miskin. Kenapa, karena kita masih punya martabat, punya harga diri. Karenanya atribut Keluarga Miskin itu ditinjau ulang," tegasnya pada Kamis (19/01/2023).

Adi menambahkan kebijakan itu tidak sesuai dengan komitment pemerintah kota dan DPRD khususnya di Komisi D.

"Komitmentnya adalah dengan barcode. Karenanya saya berharap agar dikembalikan ke komitment awal pada saat pembahasan yaitu penandaan berupa barcode," jelasnya.

Selain itu Adi juga menyoroti warna stiker yang didominasi merah. Bisa digunakan warna yang netral. 

"Warnanyapun silahkan jangan cuma warna merah. Karena banyak yang menanyakan mengapa warna merah, apalagi di tahun politik. Bisa abu-abu ungu atau putih," imbuhnya.

Lebih lanjut Ketua DPC PDIP Surabaya itu mengatakan, dewan sekarang tengah berkonsentrasi menyoroti pengurangan penerima bantuan permakanan. Seiring dengam banyaknya pengaduan soal itu.

"Seperti anak yatim yang menerima permakanan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Apa indikasi yang menunjukkan mereka ini berubah statusnya, sehingga tidak lagi menerima per makanan. Begitu juga dengan lansia yang tidak mampu," ujar Adi.

Adi berharap bantuan permakanan mencapai plafon maksimal, sesuai yang sudah dianggarkan APBD kota Surabaya. Yaitu sebesar Rp 113 milyar. (red) 

Teks foto : Petugas Dinas Sosial menempelkan stiker keluarga miskin di salah satu rumah warga. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama