Skip to main content

Pokja Judes Gelar Diskusi Bertajuk Kartu Miskin vs Status Ekonomi

Mediabidik.Com - Kelompok Kerja Jurnalis Dewan Surabaya (Pokja Judes) bakal menggelar diskusi Focus Group Discussion (FGD) atau Obral-obrol bertajuk "Kartu Miskin VS Status Ekonomi" pada Rabu (25/1/2023).

Pada diskusi tersebut, Pokja Judes akan menghadirkan dua narasumber kompeten di bidangnya masing-masing, yakni pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Moch. Mubarok Muharam dan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna.

Ketua Pokja Judes, Maulana menyampaikan, ihwal munculnya ide diskusi ini karena sebagai jurnalis perlu menyuguhkan informasi teraktual untuk masyarakat.

"Berangkat dari kewajiban sebagai jurnalis untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujar Maulana, Selasa (24/1/2023).

Ia berharap, atas hadirnya diskusi yang dibawakan secara santai, penuh inspirasi bisa menghadirkan solusi terbaik dari setiap tema yang diusung.

"FGD ini jadi ajang pencerahan bagi jurnalis dan masyarakat umum. Ini karena tema-tema yang diusung kita ambil dari realita yang ada di masyarakat," terangnya. 

Ia membeberkan, diskusi semacam ini akan digelar secara rutin dengan tema berbeda setiap 2 minggu sekali bertempat di press room Pokja Judes di Gedung DPRD Surabaya.

"Jurnalis Dewan Surabaya menggelar FGD yang rencananya akan dilakukan secara rutin per 2 minggu sekali," sebutnya.

Seperti yang ia sampaikan sebelumnya, pada diskusi nanti mengangkat persoalan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta kesejahteraan warga, bahkan persoalan politik.

"Semoga ini bisa menjadi ajang pencerahan masyarakat sehingga membawa kehidupan lebih baik baik dari sisi SDM (sumber daya manusia) maupun tatanan pemerintahan khususnya di Kota Surabaya," tandasnya.

Diketahui, di Surabaya sedang ramai perbincangan soal penempelan stiker keluarga miskin. Terobosan pemkot itu seketika mendapat berbagai respon, tak kecuali dari DPRD Surabaya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni