Skip to main content

Hendak Digusur PT KAI, Pedagang Pasar Turi Tahap III Wadul Dewan

Mediabidik.Com - Hingga saat ini harapan pembangunan Pasar Turi tahap III belum membuahkan hasil. Para pedagang Pasar Turi tahap III pun resah, karena tempat yang digunakan saat ini merupakan tanah PT KAI. Apalagi PT KAI berencana melakukan penertiban.

Pedagang Pasar Turi tahap III meminta pemkot Surabaya untuk segera membuat tempat penampungan sementara (TPS) yang sama dengan pedagang-pedagang sebelumnya. Dan meminta PT KAI tidak terburu-buru untuk menertibkan bangunan para pedagang.

Niatan itu disampaikan saat duduk bersama dengan komisi C DPRD Surabaya, pemkot Surabaya dan juga PT KAI, Jumat (20/1). Ketua komisi C, Baktiono meminta pemkot Surabaya untuk memikirkan nasib para pedagang Pasar Turi tahap III. Bahkan ia juga berharap para pedagang juga mendapatkan fasilitas yang sama seperti halnya para pedagang Pasar Turi tahap I,II, dan IV. 

"Pemkot bertanggung jawab penuh kepada para pedagang. Segera melakukan komunikasi dengan PT KAI. Dan bisa membangun fasilitas yang baik untuk pedagang berupa tempat penampungan,"kata Baktiono.

Saat ini jumlah pedagang Pasar Turi tahap III mencapai 1025 orang. Lahan tersebut menurut Baktiono merupakan lahan sewa Pemkot kepada PT KAI sejak tahun 1995-2000. Oleh karena itu juga meminta Pemkot dan PT KAI duduk bersama untuk memikirkan nasib pedagang Pasar Turi tahap III. 

Meski demikian dari hasil hearing tersebut para pihak juga sepakat untuk sementara tidak dilakukan penertiban terlebih dahulu. "Ya hasilnya PT KAI akan menyampaikan ke pimpinan pusat agar tidak melakukan eksekusi dulu sembari komunikasi lanjutan dan duduk bersama,"jelasnya.

Ketua I perkumpulan pedagang Pasar Turi Tahap III, Rifai mengatakan saat ini jumlah pedagang yang aktif ada 93 orang, resah karena hadirnya eksavator atau alat berat yang ada di lahan tersebut. Bahkan ia menyebut tanggal 25 Januari merupakan deadline untuk mengosongkan lahan itu. "Namun dari hearing ini ada kesepakatan bahwa untuk sementara tidak ada penggusuran. Mungkin nanti ada pertemuan lanjutan. Jadi kami tenang,"kata Rifai.

Ia menyebut bahwa para pedagang Pasar Turi tidak hanya yang berada di dalam saja, namun di dalam juga sama pedagang. di Pasar Turi tahap III diisi oleh pedagang sayuran hingga klontong. Mereka harus berada di luaran karena Pasar Turi terbakar di tahun 2012. "Pingin kami ya dibangun kembali yang mana tempatnya bisa dijangkau oleh pedagang dan pembeli. Sama seperti pedagang lainnya,"harapannya.

Ia menjelaskan bahwa tahun 1978 bangunan Pasar Turi terbakar untuk yang tahap I. Ketika di bangunlah Pasar Turi tahap III yang jaraknya 24 meter dari lokasi kebakaran, namun beda atap dan gedung. "Kemudian tahap I dan II hilang tahap III masih ada. Tahap IV dibangun dan tambah tahap V untuk  Ramayana. Setelah itu tahun 2007 tahap IV terbakar yang tersisa tahap III. Sekarang yang ada gedung yang baru tahap 6,"terangnya.

Oleh karena itu tuntutan yang pihaknya lakukan hanya di pemkot Surabaya agar membangun TPS. "Tahap III dulu sama ikut pemkot juga. Sekarang kami menuntutnya ke pemkot. Tolong kami buatkan TPS seperti dulu,"tegas Rifai.

Pasar Turi dibangun di areal seluas 4,3 hektare.  2,7 hektare merupakan lahan milik pemerintah kota Surabaya dan 1,6 hektare merupakan tanah milik PT Kereta Api. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Fauzie Mustaqim Yos mengatakan nantinya akan ada koordinasi antara pemkot dan juga PT KAI. Karena menurutnya solusi itu yang paling memungkinkan. 

"Jika tidak ada opsi lagi pedagang akan dipindahkan ke Pasar Turi Baru. Namun barang dagangan memang harus dirubah,"kata Yos.(red) 

Teks foto : Pedagang Pasar Turi hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni