Skip to main content

Hendak Digusur PT KAI, Pedagang Pasar Turi Tahap III Wadul Dewan

Mediabidik.Com - Hingga saat ini harapan pembangunan Pasar Turi tahap III belum membuahkan hasil. Para pedagang Pasar Turi tahap III pun resah, karena tempat yang digunakan saat ini merupakan tanah PT KAI. Apalagi PT KAI berencana melakukan penertiban.

Pedagang Pasar Turi tahap III meminta pemkot Surabaya untuk segera membuat tempat penampungan sementara (TPS) yang sama dengan pedagang-pedagang sebelumnya. Dan meminta PT KAI tidak terburu-buru untuk menertibkan bangunan para pedagang.

Niatan itu disampaikan saat duduk bersama dengan komisi C DPRD Surabaya, pemkot Surabaya dan juga PT KAI, Jumat (20/1). Ketua komisi C, Baktiono meminta pemkot Surabaya untuk memikirkan nasib para pedagang Pasar Turi tahap III. Bahkan ia juga berharap para pedagang juga mendapatkan fasilitas yang sama seperti halnya para pedagang Pasar Turi tahap I,II, dan IV. 

"Pemkot bertanggung jawab penuh kepada para pedagang. Segera melakukan komunikasi dengan PT KAI. Dan bisa membangun fasilitas yang baik untuk pedagang berupa tempat penampungan,"kata Baktiono.

Saat ini jumlah pedagang Pasar Turi tahap III mencapai 1025 orang. Lahan tersebut menurut Baktiono merupakan lahan sewa Pemkot kepada PT KAI sejak tahun 1995-2000. Oleh karena itu juga meminta Pemkot dan PT KAI duduk bersama untuk memikirkan nasib pedagang Pasar Turi tahap III. 

Meski demikian dari hasil hearing tersebut para pihak juga sepakat untuk sementara tidak dilakukan penertiban terlebih dahulu. "Ya hasilnya PT KAI akan menyampaikan ke pimpinan pusat agar tidak melakukan eksekusi dulu sembari komunikasi lanjutan dan duduk bersama,"jelasnya.

Ketua I perkumpulan pedagang Pasar Turi Tahap III, Rifai mengatakan saat ini jumlah pedagang yang aktif ada 93 orang, resah karena hadirnya eksavator atau alat berat yang ada di lahan tersebut. Bahkan ia menyebut tanggal 25 Januari merupakan deadline untuk mengosongkan lahan itu. "Namun dari hearing ini ada kesepakatan bahwa untuk sementara tidak ada penggusuran. Mungkin nanti ada pertemuan lanjutan. Jadi kami tenang,"kata Rifai.

Ia menyebut bahwa para pedagang Pasar Turi tidak hanya yang berada di dalam saja, namun di dalam juga sama pedagang. di Pasar Turi tahap III diisi oleh pedagang sayuran hingga klontong. Mereka harus berada di luaran karena Pasar Turi terbakar di tahun 2012. "Pingin kami ya dibangun kembali yang mana tempatnya bisa dijangkau oleh pedagang dan pembeli. Sama seperti pedagang lainnya,"harapannya.

Ia menjelaskan bahwa tahun 1978 bangunan Pasar Turi terbakar untuk yang tahap I. Ketika di bangunlah Pasar Turi tahap III yang jaraknya 24 meter dari lokasi kebakaran, namun beda atap dan gedung. "Kemudian tahap I dan II hilang tahap III masih ada. Tahap IV dibangun dan tambah tahap V untuk  Ramayana. Setelah itu tahun 2007 tahap IV terbakar yang tersisa tahap III. Sekarang yang ada gedung yang baru tahap 6,"terangnya.

Oleh karena itu tuntutan yang pihaknya lakukan hanya di pemkot Surabaya agar membangun TPS. "Tahap III dulu sama ikut pemkot juga. Sekarang kami menuntutnya ke pemkot. Tolong kami buatkan TPS seperti dulu,"tegas Rifai.

Pasar Turi dibangun di areal seluas 4,3 hektare.  2,7 hektare merupakan lahan milik pemerintah kota Surabaya dan 1,6 hektare merupakan tanah milik PT Kereta Api. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Fauzie Mustaqim Yos mengatakan nantinya akan ada koordinasi antara pemkot dan juga PT KAI. Karena menurutnya solusi itu yang paling memungkinkan. 

"Jika tidak ada opsi lagi pedagang akan dipindahkan ke Pasar Turi Baru. Namun barang dagangan memang harus dirubah,"kata Yos.(red) 

Teks foto : Pedagang Pasar Turi hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...