Tak sampai disitu saja, permasalahan tersebut juga berbuntut panjang. Sebab saat bus berhenti beroperasi tidak ada informasi yang jelas, sehingga masyarakat menunggu datangnya bus di halte terlalu lama. Oleh karena itu salah satu warga Surabaya mengirimkan surat kepada Dishub agar bisa beraudiensi terkait duduk permasalahan berhentinya bus listrik itu.
Kepala Bidang Angkutan, Dishub Surabaya, Sunoto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat dari salah satu warga Surabaya yang meminta kejelasan atas berhentinya layanan tranportasi bus listrik. "Surat sudah kami terima 6 Januari. Intinya terkait mereka minta duduk bareng terkait berhentinya bus listrik," kata Sunoto, Selasa (10/1/23).
Sunoto mengaku telah merespon surat tersebut dan mengagendakan untuk beraudiensi. Pihaknya sangat welcome atas aduan masyarakat karena sebagai bentuk dari kontrol pelayanan publik.
"Untuk audiensi sedang kami koordinasikan dan agendakan juga. Dan tentunya kami koordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenhub, INKA dan Damri. Kami ajak juga komunikasi,"terangnya.
Sebelumnya dari informasi yang dihimpun, terdapat pendataan warga terdampak tidak beroperasinya bus listrik di Surabaya. Informasi tersebut di dapat dari akun instagram @iwaniwe78 yang mengatasnamakan perwakilan para korban "prank bus listrik" telah mengirimkan surat permohonan audiensi ke kantor Dishub Surabaya. Dalam keterangannya, meminta Dishub bisa mendengarkan keluh kesah para korban sehingga bisa mencari solusi. Dengan harapan ke depan, pemkot Surabaya tidak main-main saat membuat kebijakan.
Sementara itu selama beroperasi 10 hari bus listrik juga masih minim sarana prasarana (sarpras) seperti CCTV dan juga alat Qris (pembayaran). Sejauh ini pihak operator hanya menggunakan barcode. "Kelengkapan unitnya masih minim. Ke depan harus dilengkapi seperti Qris dan sistem keamanan,"ungkapnya.
Bahkan pengisian daya (listrik) saat ini ada 2 tempat, di pol Damri 4 unit sedangkan di Terminal Purabaya ada 2 unit, sehingga total 6 unit pengisian daya atau charger stations. "Masing-masing stations 2 nozzel (alat konektor). Hasil koordinasi sebelumnya diperlukan 10 stations artinya ada 20 pengecasan (nozzel), baru efektif. Ini menjadi perhatian untuk kementerian (Kemenhub) dan Damri,"pungkasnya. (red)
Teks foto : Tanda terima surat masuk dari warga untuk audensi.
Comments
Post a Comment