Skip to main content

Terima Keluhan Masyarakat, Dishub Surabaya Agendakan Audensi Dengan Warga

Mediabidik.Com - Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya saat ini masih terus berjuang untuk menyelesaikan permasalahan bus listrik Trans Semanggi Suroboyo yang berhenti lantaran kontrak masih dalam pembaruan dan evaluasi operator Damri. 

Tak sampai disitu saja, permasalahan tersebut juga berbuntut panjang. Sebab saat bus berhenti beroperasi tidak ada informasi yang jelas, sehingga masyarakat menunggu datangnya bus di halte terlalu lama. Oleh karena itu salah satu warga Surabaya mengirimkan surat kepada Dishub agar bisa beraudiensi terkait duduk permasalahan berhentinya bus listrik itu. 

Kepala Bidang Angkutan, Dishub Surabaya, Sunoto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat dari salah satu warga Surabaya yang meminta kejelasan atas berhentinya layanan tranportasi bus listrik. "Surat sudah kami terima 6 Januari. Intinya terkait mereka minta duduk bareng terkait berhentinya bus listrik," kata Sunoto, Selasa (10/1/23).

Sunoto mengaku telah merespon surat tersebut dan mengagendakan untuk beraudiensi. Pihaknya sangat welcome atas aduan masyarakat karena sebagai bentuk dari kontrol pelayanan publik. 

"Untuk audiensi sedang kami koordinasikan dan agendakan juga. Dan tentunya kami koordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenhub, INKA dan Damri. Kami ajak juga komunikasi,"terangnya.

Sebelumnya dari informasi yang dihimpun, terdapat pendataan warga terdampak tidak beroperasinya bus listrik di Surabaya. Informasi tersebut di dapat dari akun instagram @iwaniwe78 yang mengatasnamakan perwakilan para korban "prank bus listrik" telah mengirimkan surat permohonan audiensi ke kantor Dishub Surabaya. Dalam keterangannya, meminta Dishub bisa mendengarkan keluh kesah para korban sehingga bisa mencari solusi. Dengan harapan ke depan, pemkot Surabaya tidak main-main saat membuat kebijakan. 

Sementara itu selama beroperasi 10 hari bus listrik juga masih minim sarana prasarana (sarpras) seperti CCTV dan juga alat Qris (pembayaran). Sejauh ini pihak operator hanya menggunakan barcode. "Kelengkapan unitnya masih minim. Ke depan harus dilengkapi seperti Qris dan sistem keamanan,"ungkapnya.

Bahkan pengisian daya (listrik) saat ini ada 2 tempat, di pol Damri 4 unit sedangkan di Terminal Purabaya ada 2 unit, sehingga total 6 unit pengisian daya atau charger stations. "Masing-masing stations 2 nozzel (alat konektor). Hasil koordinasi sebelumnya diperlukan 10 stations artinya ada 20 pengecasan (nozzel), baru efektif. Ini menjadi perhatian untuk kementerian (Kemenhub) dan Damri,"pungkasnya. (red) 

Teks foto : Tanda terima surat masuk dari warga untuk audensi. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni