Baktiono Geram Dengar Gaji PTT Akan Diturunkan

Mediabidik.Com – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan, Baktiono marah besar saat mendengar rencana Pemkot Surabaya menurunkan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Honorer dan Outsourcing.

"Info yang kami dapat, bahwa tahun ini Pemkot Surabaya akan menurunkan gaji PTT dibawah UMK turun jadi Rp4.500.000, dan kami berharap hal ini tidak terjadi. Mengapa, jelas ini melanggar UU No 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan,"ujar Baktiono di Surabaya, Senin (30/01/23).

Ia menjelaskan, gaji layak PTT atau Outsourcing di Surabaya sudah dirintis oleh kader kader terbaik PDI Perjuangan sejak 11 tahun lalu di masa pemerintahan Bambang DH, dan juga bisa menetapkan sesuai dengan UMK Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sebaliknya, kata anggota dewan 4 periode ini, saat pemerintahan Bu Risma di naikan upahnya untuk pekerja yang mempunyai kealihan dan beresiko tinggi.

"Jadi mereka minimal 5 persen diatas UMK dan sudah dilaksanakan, jamannya Eri dan Armuji juga sudah ditetapkan, juga sama dinaikan." terangnya.

Tetapi yang kami dengar, tambah Baktiono, informasi dan dikeluhkan oleh baik pekerja tidak tetap (PTT) atau outsoursing mereka itu sudah didata dan sudah diberi untuk UMK, mereka diturunkan dibawah UMK kota Surabaya tahun 2023 sebesar 4,500.000.

"Oleh karena itu agar kesejahteraan mereka tetap dan harus ditingkatkan, jangan sampai Pemerintah kota Surabaya membayar di bawah UMK dan itu melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,"tegasnya.

Baktiono menerangkan, ketika APBD Kota Surabaya mencapai Rp10 triliun, Pemkot Surabaya mampu membayar gaji PTT sesuai UMK. Mengapa sekarang ini APBD kita sebesar Rp11,3, triliun justru gaji PTT mau diturunkan.

Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menegaskan, kalau saat ini ada rencana Pemkot akan menurunkan mereka yang pendidikan rendah atau pekerjaannya yang dianggap tidak penting seperti penyapu jalan, pembersih selokan terus diturunkan gajinya, ini sangat tidak logis.

"Padahal mereka itu, pembersih selokan juga mempunyai resiko yang amat besar, dan mereka tenggelam tiap hari untuk bekerja keras membersihkan selokan di Surabaya. Oleh karenanya kami tidak setuju rencana gaji PTT diturunkan," pungkasnya. (red)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog