Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan, pemerintah kota Surabaya akan mengkaji usulan tersebut.
"Biar dikaji secara historisnya. Karena tokoh NU yang rencananya dijadikan nama jalan itu, juga orang Surabaya. Dan menjadi pahlawan di jamannya dan hanya tercatat saja,"ujarnya usai menghadiri rapat paripurna pada Senin (16/01/2023).
Mantan Ketua DPRD Surabaya tersebut menambahkan, pergantian nama jalan harus melalui mekanisme yang berlaku.
"Bisa nanti diusulkan oleh Pemkot, setelah mendapat masukan dari masyarakat. Kemudian dibahas oleh Dewan melalui pansus (panitia khusus). Kalau sudah disetujui maka dilakukan pergantian nama jalan tersebut," pungkasnya.
Lebih lanjut Armuji mengatakan, akan lebih bagus jika nama jalan di Surabaya banyak yang memakai nama tokoh-tokoh pejuang dari Surabaya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya, Camelia Habiba mengatakan, usualan pergantian nama jalan, karena merupakan tempat perjuangan NU.
"Jalan Bubutan (Surabaya) diubah menjadi Jalan KH Ridwan Abdullah, di mana Beliau adalah Pengarang Lambang NU yang rumahnya ada di Bubutan dan Kantor PCNU Surabaya adalah tempat sejarah Kantor PBNU Pertama," ujar Habiba, Kamis (12/1/2023).
"Jalan Iskandar Muda diubah menjadi Jalan Hasan Gipo. Pahlawan Iskandar Muda tidak ada history dengan Surabaya. (Sedangkan) Hasan Gipo adalah Ketua NU pertama, yang tidak jauh dari sana ada situs sejarah Langgar Gipo, yang menjadi cagar budaya dan sejarahnya ada keterkaitan dengan KH Mas Mansyur," imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya tersebut menambahkan, perubahan dua nama jalan itu karena Surabaya merupakan kota di mana warga Nahdliyin berdiskusi, merumuskan strategi melawan penjajah kala itu. Hal itu dibuktikan dengan kantor PBNU pertama di Surabaya, yang kini menjadi kantor PCNU Surabaya.
"Usulan nama jalan ini menjadi kado satu abad NU, karena Surabaya adalah kota lahirnya Nahdlatul Ulama. Fraksi PKB akan mencari dukungan di Yos Sudarso (kantor DPRD) karena minimal dua fraksi bisa mengusulkan Raperda Inisiatif DPRD," pungkasnya. (red)