Pemkot akan Kaji Usulan Penggantian 2 Nama Jalan di Surabaya

Mediabidik.Com - Usulan penggantian nama 2 jalan di Surabaya dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), disambut positif oleh pemerintah kota Surabaya. Usulan penggantian nama jalan tersebut, disampaikan Fraksi PKB saat rapat paripurna di DPRD Surabaya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan, pemerintah kota Surabaya akan mengkaji usulan tersebut.

"Biar dikaji secara historisnya. Karena tokoh NU yang rencananya dijadikan nama jalan itu, juga orang Surabaya. Dan menjadi pahlawan di jamannya dan hanya tercatat saja,"ujarnya usai menghadiri rapat paripurna pada Senin (16/01/2023).

Mantan Ketua DPRD Surabaya tersebut menambahkan, pergantian nama jalan harus melalui mekanisme yang berlaku.

"Bisa nanti diusulkan oleh Pemkot, setelah mendapat masukan dari masyarakat. Kemudian dibahas oleh Dewan melalui pansus (panitia khusus). Kalau sudah disetujui maka dilakukan pergantian nama jalan tersebut," pungkasnya.

Lebih lanjut Armuji mengatakan, akan lebih bagus jika nama jalan di Surabaya banyak yang memakai nama tokoh-tokoh pejuang dari Surabaya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya, Camelia Habiba mengatakan, usualan pergantian nama jalan, karena merupakan tempat perjuangan NU.

"Jalan Bubutan (Surabaya) diubah menjadi Jalan KH Ridwan Abdullah, di mana Beliau adalah Pengarang Lambang NU yang rumahnya ada di Bubutan dan Kantor PCNU Surabaya adalah tempat sejarah Kantor PBNU Pertama," ujar Habiba, Kamis (12/1/2023).

"Jalan Iskandar Muda diubah menjadi Jalan Hasan Gipo. Pahlawan Iskandar Muda tidak ada history dengan Surabaya. (Sedangkan) Hasan Gipo adalah Ketua NU pertama, yang tidak jauh dari sana ada situs sejarah Langgar Gipo, yang menjadi cagar budaya dan sejarahnya ada keterkaitan dengan KH Mas Mansyur," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya tersebut menambahkan, perubahan dua nama jalan itu karena Surabaya merupakan kota di mana warga Nahdliyin berdiskusi, merumuskan strategi melawan penjajah kala itu. Hal itu dibuktikan dengan kantor PBNU pertama di Surabaya, yang kini menjadi kantor PCNU Surabaya.

"Usulan nama jalan ini menjadi kado satu abad NU, karena Surabaya adalah kota lahirnya Nahdlatul Ulama. Fraksi PKB akan mencari dukungan di Yos Sudarso (kantor DPRD) karena minimal dua fraksi bisa mengusulkan Raperda Inisiatif DPRD," pungkasnya. (red)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog