Skip to main content

Efektif Untuk Normalisasi Saluran DSDABM Akan Tambah Mobil Penyedot Lumpur

Mediabidik.Com - Guna mengatasi genangan air di jalan raya yang tidak surut-surut serta untuk normalisasi saluran yang tersumbat, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya mempunyai dua unit mobil penyedot banjir dan penyedot lumpur dengan kapasitas 3000 liter yang hanya digunakan untuk situasi penting. 

Eko Juli Prasetyo Kabid Pematusan DSDABM kota Surabaya mengatakan, itu digunakan pada saat kejadian-kejadian tertentu, mungkin untuk mengatasi genangan yang lama surutnya. Kalau ada jadwal perlu dipakai untuk mengatasi genangan dijalan, kalau ngak perlu yang ngak. 

"Kita ada 2 unit penyedot banjir dan lumpur, kalau lumpur ya lain. Untuk kapasitas tampungnya masing-masing 3000 liter,"terang Eko kepada media ini, Sabtu (28/1/2023). 

Terkait fungsi dan cara kerjanya,Eko menjelaskan, untuk penyedot lumpurnya biasanya lumpur kita buang dilahan-lahan yang kosong, setelah kering tanahnya kita buat urukan. Seperti yang ada di wilayah Sumberejo Pakal. Dan untuk hasil sedotan air kita buang ke kali. 

"Sama halnya kita sedot air disini, kita buang kesana, itukan cuma mindahkan saja."ujarnya.

Untuk saat kita masih 2 unit saja, tambah Eko, kita evaluasi dulu, kalau efektif kedepannya kita akan tambah lagi, kalau ngak ada kejadian seperti itu (banjir dan tersumbat, red) kita ngak pakai alat itu. "Mungkin akan nambah mobil penyedot lumpur saja, kalau tambah berapa lagi kita belum tau. "imbuhnya.

Lebih lanjut Eko mengatakan, seperti waktu kejadian di jalan Babat Jerawat itu kita belum punya dan kita baru beli tahun 2022 kemarin, 1 unit saja. "Kita belinya di e-katalog untuk harganya kurang lebih sekitar Rp 2 miliar,"pungkasnya.

Teks foto : Satgas DSDABM Kota Surabaya melakukan uji coba mobil penyedot lumpur. 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni