Skip to main content

Tarif Naik, Dewan Dorong PDAM Tingkatkan Pelayanan dan Lakukan Sosialisasi Secara Masif

Mediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya memanggil Dirut PDAM Surya Sembada pada hearing soal Harmonisasi Tarif Air PDAM, Rabu (04/01/23).

Dari rapat koordinasi tersebut, terkonfirmasi bahwa semangatnya adalah untuk prinsip keadilan. Ada sekitar 150 ribu pelanggan yang termasuk didalamnya.

Usai rapat, anggota Komisi B Riswanto kepada wartawan mengatakan, harapan Komisi B DPRD Kota Surabaya adalah dengan adanya penyesuaian tarif ini dibarengi dengan peningkatan layanan. 

"Termasuk pada kualitas air. Kami harap tidak ada lagi keluhan pelanggan," ujarnya di Surabaya, Rabu (04/01/23).

Ia menyampaikan, bahwa yang terpenting adalah PDAM sebagai perusahaan daerah, harus sustainable (berkelanjutan). Dengan adanya kenaikan tarif ini, mereka harus meningkatkan pelayanan.

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, kenaikan sekitar 22 persen, itupun masih ada klasifikasi dari golongan 1, golongan 2, golongan 3.

"Selain itu, kita tadi menyarankan agar pihak PDAM segera melakukan sosialisasi secara masif. Sekarang para pengurus RT kan masih baru. Alangkah bagusnya apabila sosialisasi itu lewat para RT tersebut," ungkap Riswanto.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Arief Wisnu Cahyono menjelaskan bahwa Perwali terkait kenaikan tarif ini sudah ditandatangani oleh Walikota Eri Cahyadi per 29 November 2022.

"Kenaikan tertingginya adalah 44 persen. Alasan kenaikan tarif, sebagai BUMD, kami harus menghasilkan laba. Tapi, karena secara spesifik kami yang menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu air. Maka kalau kita lihat kebutuhan pokok itu adalah 10.000 meter kubik," bebernya.

Arief menegaskan untuk pemakaian di atas 10.000 meter kubik berlaku klsifikasi bisnis yang harus menghasilkan laba. Hal itu juga sebagai upaya berkelanjutan.

"Kalau pemakaian di atas 30 meter kubik, dulu tarif yang lama Rp 1.800. Sekarang Rp 2.600. Jadi 800 dibagi 1.800 itu adalah 44,4 persen. Perlu diingat tarif terendah kami Rp 600 rupiah itu masih ada," paparnya.

Arief menyebutkan, dengan asumsi pemakaian yang sama. Dalam satu tahun dari harmonisasi kenaikan tarif  ini meningkat hanya 22,4 persen.

"Jadi kalau sebelumnya pendapatan Rp 778 miliar di tahun ini. Tahun depan bisa mencapai 956 miliar," tukasnya. (red)

Teks foto : Riswanto anggota Komisi B DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama