Skip to main content

Tarif Naik, Dewan Dorong PDAM Tingkatkan Pelayanan dan Lakukan Sosialisasi Secara Masif

Mediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya memanggil Dirut PDAM Surya Sembada pada hearing soal Harmonisasi Tarif Air PDAM, Rabu (04/01/23).

Dari rapat koordinasi tersebut, terkonfirmasi bahwa semangatnya adalah untuk prinsip keadilan. Ada sekitar 150 ribu pelanggan yang termasuk didalamnya.

Usai rapat, anggota Komisi B Riswanto kepada wartawan mengatakan, harapan Komisi B DPRD Kota Surabaya adalah dengan adanya penyesuaian tarif ini dibarengi dengan peningkatan layanan. 

"Termasuk pada kualitas air. Kami harap tidak ada lagi keluhan pelanggan," ujarnya di Surabaya, Rabu (04/01/23).

Ia menyampaikan, bahwa yang terpenting adalah PDAM sebagai perusahaan daerah, harus sustainable (berkelanjutan). Dengan adanya kenaikan tarif ini, mereka harus meningkatkan pelayanan.

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, kenaikan sekitar 22 persen, itupun masih ada klasifikasi dari golongan 1, golongan 2, golongan 3.

"Selain itu, kita tadi menyarankan agar pihak PDAM segera melakukan sosialisasi secara masif. Sekarang para pengurus RT kan masih baru. Alangkah bagusnya apabila sosialisasi itu lewat para RT tersebut," ungkap Riswanto.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Arief Wisnu Cahyono menjelaskan bahwa Perwali terkait kenaikan tarif ini sudah ditandatangani oleh Walikota Eri Cahyadi per 29 November 2022.

"Kenaikan tertingginya adalah 44 persen. Alasan kenaikan tarif, sebagai BUMD, kami harus menghasilkan laba. Tapi, karena secara spesifik kami yang menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu air. Maka kalau kita lihat kebutuhan pokok itu adalah 10.000 meter kubik," bebernya.

Arief menegaskan untuk pemakaian di atas 10.000 meter kubik berlaku klsifikasi bisnis yang harus menghasilkan laba. Hal itu juga sebagai upaya berkelanjutan.

"Kalau pemakaian di atas 30 meter kubik, dulu tarif yang lama Rp 1.800. Sekarang Rp 2.600. Jadi 800 dibagi 1.800 itu adalah 44,4 persen. Perlu diingat tarif terendah kami Rp 600 rupiah itu masih ada," paparnya.

Arief menyebutkan, dengan asumsi pemakaian yang sama. Dalam satu tahun dari harmonisasi kenaikan tarif  ini meningkat hanya 22,4 persen.

"Jadi kalau sebelumnya pendapatan Rp 778 miliar di tahun ini. Tahun depan bisa mencapai 956 miliar," tukasnya. (red)

Teks foto : Riswanto anggota Komisi B DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...