Dewan Dukung Langkah BBWS Brantas Perluas Bozem Morokrembangan

Mediabidik.Com – Komisi C DPRD Kota Surabaya mendukung penuh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang akan memperluas bozem di lahan eks Kampung 1001 Malam.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya telah merelokasi 32 penghuni Kampung 1001 Malam yang selama ini mendiami lahan di bawah kolong jembatan tol Krembangan, dan Kawasan Kampung 1001 Malam akan digunakan oleh pemiliknya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk perluasan bozem sesuai dengan fungsinya.

"Kami dukung itu, karena perluasan bozem akan mengurangi dampak banjir," ujar anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar, Kamis (05/01/23).

Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya telah membangun sejumlah bozem mulai dari wilayah Barat yaitu di Simohilir, yang berfungsi untuk menampung aliran deras air mulai dari Darmo Satelit, Darmo Indah, Green Darmo.

Terus dari wilayah Simo Pomahan, Tambahan, Jawar, termasuk Simomulyo, jelas Sukadar, aliran air ini bisa ditampung di bozem Asemrowo.

Dan posisi wilayah utara Surabaya, kata anggota Fraksi PDIP Surabaya ini, di Morokrembangan sudah ada bozem untuk mengcaver atau menampung seluruh air di wilayah utara.

"Nah sementara bozem di eks Kampung 1001 Malam ini berada di tengah-tengah diantara bozem yang saya sebut tadi, jadi jika diperluas bozemnya maka bisa untuk transit air agar tidak langsung dibuang ke bozem yang dekat dengan laut," terang politisi senior PDIP Surabaya ini.

Ia menambahkan, perluasan bozem di eks Kampung 1001 Malam, Komisi C mendukung upaya tersebut, karena bisa mengurangi banjir di Surabaya Barat.

"Selama itu bermanfaat bagi masyarakat, Komisi C akan beck up termasuk rencana BBWS Brantas memperluas bozem," tegas Sukadar.

Dirinya kembali mengatakan, dengan mengembalikan dan memperluas fungsi bozem di eks Kampung 1001 Malam, minimal mengurangi banjir di wilayah sekitar Krembangan.

"Jadi kita dukung penuh rencana BBWS Brantas untuk memperluas bozem di Krembangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menyampaikan, pemindahan penghuni Kampung 1001 Malam ini adalah untuk mengembalikan fungsi lahan Kampung 1001 Malam kepada BBWS Brantas. Rencananya, setelah semua direlokasi, akan dilakukan normalisasi sungai di kawasan tersebut. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog