Risma Jelaskan Perkembangan Aset Jalan Upa Jiwa dan Waduk Wiyung

SURABAYA (Mediabidik) - Pemkot Surabaya akan terus berjuang untuk pertahankan seluruh asetnya agar kembali ke pemkot Surabaya. Hal ini disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini terkait beberapa persoalan tanah aset yang hingga saat ini masih terus diperjuangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, antara lain, Waduk Wiyung, PDAM dan Marvel City.

"Untuk aset Marvel dan PDAM masih dalam proses pengkajian, sedangkan Waduk Wiyung sudah mulai gerak dan insyallah kembali ke tangan Pemkot," ujar Risma ketika menggelar jumpa pers di ruang kerja walikota (21/04).

Selain itu, kini muncul lagi masalah aset di SDN Ketabang I yang kini digugat perorangan. Walikota mengatakan, Pemkot Surabaya memiliki bukti kepemilikan tanah aset tersebut. "Kita punya buktinya dan akan terus kami upayakan sampai tuntas," imbuh Risma.

Terkait persoalan aset di SDN Ketabang I tersebut, Kepala Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah, Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, sejak tahun 1948 tanah dan bangunan yang berada di SDN Ketabang I adalah milik Pemkot Surabaya. Namun, tiba-tiba muncul sertifikat atas nama pihak lain yaitu Setiawati Sutanto. Lalu, tahun 2012, masa kontrak SDN Ketabang 1 telah habis dan Setiawati meminta perpanjangan ke BPN. Hasilnya, permintaan ditolak oleh BPN lalu Setiawati menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Sudah tahu kalau sejak dulu tanah itu milik pemkot, kok sekarang menggugat, kan aneh," imbuh Yayuk.

Maria Theresia atau yang akarab disapa Yayuk kembali menjelaskan, dari hasil gugatan yang dilancarkan Setiawati tahun 2012 di PTUN tersebut, Pemkot dan BPN dinyatakan kalah. Memasuki tahun 2013 di tingkat yang sama dan tingkat Kasasi, pemkot melakukan banding dan dinyatakan menang. Belum puas, pihak Setiawati kembali melakukan peninjauan kembali (PK) di pengadailan, hasilnya Pemkot kembali kalah.

"Atas kekalahan tersebut, sejak tahun 2016 hingga saat ini pemkot mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan kasus ini masih terus diupayakan dan masih berjalan di PN," tutup Mantan Kabag Hukum tersebut. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog