Skip to main content

Kapolrestabes Minta GP Ansor Menahan Diri

SURABAYA (Mediabidik) - Guna meredam aksi penghadangan oleh GP Ansor pada konvoi HTI Minggu besok. Kapolrestabes Surabaya Kombespol M Iqbal bergerak cepat meredam GP Ansor. Sebab pihaknya khawatir aksi tersebut justru menimbulkan kerawanan dan efek tidak baik lainnya. 

"Kami meminta kepada sahabat-sahabat GP Ansor untuk tidak melakukan tindakan paksa sendiri. Sebab nanti bisa timbul kerawanan. Serahkan semuanya kepada kami. Polisi adalah wakil negara untuk melakukan upaya paksa itu,"pinta Iqbal saat bertemu dengan Pengurus GP Ansor dan Banser di kantor PCNU Kota Surabaya kemarin. 

Iqbal juga memastikan bahwa pada aksi damai HTI besok tidak akan ada atribut maupun panji-panji Khilafah sebagaimana yang tidak diinginkan oleh GP Ansor. "Saya sudah bertemu dengan pimpinan mereka (HTI) dan mereka mau melakukan itu,"katanya. 

Sementara itu, disinggung mengenai desakan agar acara konvoi HTI dibatalkan, Iqbal tidak tidak bisa memberi kepastian. Pasalnya, hal itu menjadi domain Polda Jatim. "Tugas kami di jajaran polrestabes hanya melakukan pengamanan lapangan. Melakukan antisipasi, silaturrahim dan tindakan-tindakan kamtibmas yang lain. Untuk perizinan semuanya ada di Poda Jatim,"tuturnya. 

Meski begitu, Iqbal berjanji untuk mengomunikasikan semua keinginan GP Ansor tersebut. Iqbal juga percaya bahwa GP Ansor tidak akan melakukan penghadangan sebagaimana yang telah direncanakan. "Insyaallah sahabat-sahabat Ansor bisa mengerti. Permohonan saya selaku penanggung jawab keamanan besok, bisa disikapi dengan baik,"tuturnya.

Sementara itu GP Ansor Kota Surabaya mengapresiasi kehadiran Kapolrestabes Surabaya M Iqbal kemarin. Namun, mereka mengaku belum mengubah rencana penghadangan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pernyataan sikap. 

"Sementara ini masih rencana jalan terus. Jadi atau tidak aksi penghadangan itu, menunggu keputusan para sesepuh PCNU Surabaya sore nanti,"tegas Sekretaris GP Ansor Surabaya M Faridz Afif.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni