Skip to main content

DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan

SURABAYA (Mediabidik) – Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap rusaknya infrastruktur jalan maupun jembatan menjadi perhatian yang menarik ketika wakil rakyat Jatim yang maju dari Dapil III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) melakukan tugas kedewanan dalam menyerap aspirasi masyarakat.
     
Di temui di ruang kerjanya, Kamis (20/4) Irwan Setiawan,S.I.P Anggota DPRD Jatim asal F-PKS mengatakan, sejalan dengan LKPJ Gubernur tahun 2016 gimana di prioritaskan tentang infrastruktur dan ini harus dibuktikan karena kenyataannya banyak infrastruktur baik jembatan maupun jalan masih kurang di perhatikan pemerintah.
     
"Semoga di tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menunjukan keseriusannya tentang pembangunan infrastruktur yang rusak, sehingga dengan di bangunnya jembatan, waduk maupun jalan rusak masyarakat bisa menikmati pembangunan infrastruktur tersebut," ungkap Wakil Ketua Bapperda Jatim tersebut, serius.
      
Pada Tahun ini, Lanjut pria yang akrab di sapa kang Irwan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus mengutamakan priorirtas pembangunan infrastrukturnya, bahkan harus sinergi dengan pusat dan pemerintah daerah setempat.
    
" Bagaimana pembangunan infratrutur tersebut bisa selesai pada tatanan koneksi antar daerah tapi harus terkoneksi antar desa yang ada di kabupaten, sehingga infrastruktur jalan utamanya pada sektor pertanian  tidak terganggu dan ini sangat diharapkan masyarakat khususnya para petani," jelas kang Irwan yang juga duduk di Komisi C DPRD Jatim ini.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...