Skip to main content

Hasil Survei TII, Gus Ipul Lebih Cocok Jadi Wakil Gubernur Daripada Jadi Gubernur

SURABAYA (Mediabidik) - The Initiative Institue (TII) kembali merilis hasil survei terkait Pligub Jatim 2018. Salah satu hasilnya, masyarakat yang menghendaki Saifulah Yusuf (Gus Ipul) menjadi Wakil Gubernur ternyata lebih banyak dari pada menjadikannya Gubernur.

Dipaparkan dalam hasil survei TII, untuk tokoh yang dipilih menjadi Gubernur, Gus Ipul mendapat suara 33,17%. Sedangkang untuk posisi Wagub, ia mendapat suara 34,9%. Baik untuk posisi Gubernur maupun Wagub, Gus Ipul memang masih memiliki suara dari responden paling tinggi.

Kemudian di posisi kedua ada Tri Rismaharini. Keinginan responden agar Wali Kota Surabaya itu menjadi Gubernur sebesar 26,13%, dan sebagai wagub 21,5%. Di posisi ketiga adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Keinginan masyarakat sebagai Gubernur sebesar 28,31%, dan sebagai sebagai wagub 21,1%.

"Untuk pertanyaan siapakah tokoh yang anda pilih sebagai gubernur, ketiga tokoh itu memang masih terbanyak. Meskipun Gus Ipul memang prosentasenya sebagai wagub lebih tinggi dari pada sebagai gubernur, namun dibanding tokoh lainnya, Gus Ipul sebagai gubernur masih paling tinggi," kata CEO TII Airlangga Pribadi, kemarin.

Tingginya popularitas dan elektabilitas Gus Ipul, menurutnya belum menjamin mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini menjadi gubernur. Sebab, kata dia, dalam survei kebanyakan responden yang memilih Gus Ipul sebagai calon gubernur lebih rendah dibanding wagub.

"Jika ingin mempertahankan elektabilitasnya sebagai calon gubernur, maka Gus Ipul harus bisa mengubah mindset masyarakat mulai sekarang," ucap pria yang akrab dipanggil Angga ini.
Ditegaskan, masyarakat hanya mengetahui Gus Ipul sebagai wagub, belum mengetahui mau mencalonkan diri sebagai cagub. "Mindsite masyarakat terhadap Gus Ipul wagub, jadi itulah kenapa responden menyebut gus Ipul layak jadi wagub saja," jelas Angga.

Kemudian untuk pertanyaan siapa tokoh yang anda pilih sebagai wagub, secara intensitas, diantaranya ada nama Azwar Anas, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), Said Abdullah, Abdul Halim Iskandar, Misbakhun, Hasan Aminudin, serta Rendra Kresna," lanjut dia.
Azwar Anas dipilih 5,80% responden, disusul kemudian AHY 5,50%, Said Abdullah 4,20%, Abdul Halim Iskandar 2,70%, M Misbakhun 2,20%,, Hasan Aminudin 1,50%, serta Rendra Kresna hanya 0,70%.

Hasil ini merupakan survei yang dilakukan sejak 13 sampai 19 April 2017. Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 956 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di seluruh daerah di Jatim.

Sekedar diketahui ada 10 nama yang masuk daftar survei. Di antaranya adalah Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono, Abdul Halim Iskandar, Said Abdullah, Azwar Anas, Rendra Kresna, M. Misbakhun, dan Hasan Aminuddin. Nama-nama bukan disiapkan lembaga survei, tapi langsung terlontar dari responden.

Sedangkan untuk tingkat elektabilitas atau keterpilihan, Gus Ipul, Khofifah, dan Risma juga bersaing ketat. Elektabilitas Gus Ipul mencapai sebesar 33,20%, kemudian Khofifah di urutan kedua sebesar 28,30%, dan Risma di posisi ketiga sebesar 26,10%.

"Popularitas dan elektabilitas ketiga tokoh itu selisihnya tidak jauh. Angka ini kemungkinan masih bisa berubah, mengingat belum ada parpol yang resmi mengusung calon, sehingga akan mengubah peta politik yang ada," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni