Skip to main content

Komisi C Minta Bank UMKM Jatim Turun Sosialisasi Sampai Tingkat RW dan RT

SURABAYA (Mediabidik) – Masih adanya rentenir yang berkeliaran di kampung-kampung untuk memberikan pinjaman kepada para pedagang atau UKM kecil yang ada di perkampungan itu sebagai bukti bahwa keberadaan Bank UMKM belum di kenal masyarakat yang tinggal di perkampungan, padahal kalau mau Bank UMKM yang ada di Jatim bisa memberikan bantuan lunak kepada masyarakat pedagang dan UKM di kampung dengan bunga yang rendah.
     
Gatot Sutantra Wisnu Murti,SH Anggota Komisi C DPRD Jatim merasa kasihan melihat pedagang atau pelaku UKM yang ada di perkampungan masih terlilit dengan para rentenir atau Bank titil yang mencekik karena harus membayar bunga pinjaman sangat tinggi, sehingga para pedagang atau pelaku UKM  justru malah terlilit hutang dan ujung-ujungnya bangkrut.Padahal pemerintah melalui Bank UMKM mempunyai program untuk memberikan pinjaman bantuan lunak kepada para pelaku UKM atau pedagang sampai tingkat bawah.
     
" Seharusnya Bank UMKM Jatim turun sampai tingkat RW dan RT untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat utamanya para pelaku UKM dan pedagang bahwa di Bank UMKM Jatim ada pinjaman lunak dengan bunga yang sangat rendah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi terlibat dengan para rentenir yang selalu mencekik nasabahnya dengan bunga tinggi," tegas Gatot Tantra saat jalin aspirasi masyarakat  di daerah Petemon Surabaya, Kemarin.
     
Politisi asal Fraksi Partai Hanura Jatim ini juga meminta kepada Bank UMKM supaya tidak mempersulit persyaratan peminjaman kepada para nasabah utamanya pedagang ataupun pelaku UKM yang ada di perkampungan.
     
" Kebetulan Bank UMKM adalah mitra komisi C DPRD Jatim yang menangani tentang keuangan, jadi tidak sulit bagi saya untuk meminta Direktur Bank UMKM Jatim untuk memerintahkan jajarannya supaya turun ke tingkat RW dan RT guna memberikan sosialisasi mengenai pinjaman ," ucapnya. (rofik)
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni