Hari Ini, Kejari Surabaya Mulai Periksa Beberapa Pejabat Pemkot Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menyempurnakan berkas penyelidikan duagaan adanya korupsi terkait hilangnya aset pemkot Surabaya diantaranya Waduk Wiyung dan jalan Upa Jiwa Ngagel Surabaya. Hari ini, Senin (3/4). Kejaksaan Negeri Surabaya berencana memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk dimintai keterangan perihal hilangnya dua aset tersebut.

Adapun pejabat Pemkot Surabaya yang akan dimintai keterangan oleh Kejari Surabaya diantaranya, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Surabaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP & CKTR), Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Camat wonokromo, Lurah Ngagel, Camat wonokromo. Namun beberapa pejabat pemkot maupun pihak Marvel City mengaku belum mengetahui, apalagi menerima surat panggilan dari Kejari surabaya.

"Belum tau mas, ini baru denger dari sampeyan." aku Tomy saat dihubungi lewat selulernya, Jum'at (31/3/2017).

Bahkan kata Tomy, bila hal itu terjadi kemungkinan pihaknya juga mewakili lurah Ngagel pasalnya per 1 Maret 2017 di tunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) di kelurahan setempat.

" Lurah Ngagel non job, sakit stroke, masak juga harus kesana (kejari Surabaya)." jelasnya.

Sementara Edi Purbowo Legal Hukum PT Assa Land selaku pemilik Marvel City ketika dikonfirmasi mengatakan, aku baru datang dari luar kota, jadi belum tau update nya.

"Aku barusan masuk kantor, baru dari luar ngak tau update nya apa, tak pelajari dulu. Jadi belum bisa komentar apa-apa,"terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah mengeluarkan dua surat perintah penyelidikan (Sprinlid). Kejari Surabaya bekerja cepat dalam pengungkapan dugaan korupsi hilangnya dua aset Pemkot Surabaya, yakni Waduk Wiyung dan jalan Upa Jiwa Ngagel Jaya.

Untuk itu, Kejari) Surabaya, harus memeriksa sejumlah pihak-pihak yang diduga mengetahui dugaan korupsi itu. Untuk itu bidang hukum Pemkot Surabaya menjadi sasaran utama pemeriksaan.

Tak hanya bidang hukum. Hari ini, penyidik juga akan memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Surabaya, aktif maupun yang telah pensiun. (rif)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog