Skip to main content

Dua Jabatan Direktur PDAM Surabaya, Diperpanjang Walikota

SURABAYA (Mediabidik) – Walikota Surabaya Tri Risma Harini perpanjang jabatan dua Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya, dua jabatan itu adalah Direktur Keuangan dan Direktur Pelayanan. Hal itu disampaikan Plt Direktur Operasional PDAM Surya Sembada, Tatur Jauhari, saat mengunjungi Rumah Air Surabaya di Jalan Basuki Rahmat, Jumat (7/4) mengakui, bahwa dua jabatan tersebut diperpanjang mulai 5 April lalu.

"Alasannya apa dan dasar pertimbangannya apa saya gak bisa menyampaikan, karena khawatirnya salah," terangnya.

Tatur mengungkapkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini memperpanjang jabatan Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan selama 6 bulan.

"Namun saya yakin gak sampai enam bulan sudah ada yang definitive," ungkapnya.

Plt. Direktur Operasional menambahkan, untuk jabatan Direktur Utama dan Direktur Operasional yang ia emban kondisinya juga demikian. Hingga saat ini masing belum definitive.

"Kalau saya diberi amanah untuk menyelesaikan sesuai tugas dan tanggung jawab saya, ya saya laksanakan," papar Tatur.

Sebelumnya, jabatan Direktur Utama yang saat ini dijabat Direktur pelayanan Sunarno kosong sejak Nopember 2015. Sedangkan Direktur Operasional yang dijabat Tatur Jauhari. Jabatan tersebut kosong selama 3 tahun ini. Dewan pengawas PDAM telah melakukan rekruitmen untuk jabatan Direktur Utama dan Direktur operasional sebanyak dua kali. Namun hingga saat ini belum jelas hasilnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...