Komisi C Minta Pemkot Lakukan Sosialisasi, Sebelum Mengusur

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana pemkot Surabaya melakukan pengusuran 75 bangunan di wilayah Pandegiling Surabaya, mendapat sorotan wakil ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga, jika ingin melakukan penggusuran rumah warga. Sosialisasi ini sangat penting agar warga tidak stress saat tiba-tiba dikirimi surat pembongkaran rumah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, mengatakan, saat ini ada sekitar 75 Kartu Keluarga rumah warga di daerah Pandegiling yang siap digusur oleh Pemkot Surabaya, karena lahannya memang lahan umum milik Pemkot, melainkan bukan milik warga.

Dikatakan oleh Buchori Imron, 75 rumah warga Pandegiling tersebut saat ini sudah menerima surat untuk pembongkaran karena lahannya akan diambil alih oleh Pemkot Surabaya untuk perluasan jalan di area Pandegiling.

"Namun saya meminta kepada Pemkot untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu jika ingin membongkar rumah warga, hal ini dilakukan agar psikis warga tidak terganggu. Nah kalo psikologis warga terganggu nanti bisa stres warga, dan akibatnya fatal bisa saja meninggal."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/04/17).

Ia menjelaskan, masalah rumah warga Pandegiling yang katanya mau dibongkar sekarang sudah mendapat surat peringatan dari Pemkot. Buchori menjelaskan, rumah warga di Pandegiling baik yang memiliki IMB maupun tidak memang jika lahannya untuk kepentingan umum harus direlakan untuk digusur.

"Apalagi yang tidak memiliki sertifikat rumah atau IMB, ya memang harus dilepas lahannya jika sewaktu-waktu diambil oleh Pemkot."tegasnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya tersebut mengatakan, 75 rumah warga yang akan dibongkar tersebut memang menyalahi GS atau Garis Sepadan dan warga tidak memilik alas hak apa-apa, jadi ya harus direlain jika digusur oleh Pemkot Surabaya.

"Ya jika memang untuk kepentingan umum, warga mau tidak mau harus siap digusur sama Pemkot."ungkapnya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog