SURABAYA (Mediabidik) - Perpanjangan jabatan dua Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya oleh walikota Surabaya Tri Risma Harini pada tanggal 5 April 2017 kemarin, dinilai cacat hukum.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan pelanggan PDAM kota Surabaya Ali Musyafak, karena dianggap telah menyimpang dari Pasal ayat (4), Pasal 5 ayat 4 dan 5 serta Pasal 11 ayat 1 dan 3 Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Darah Air Minum.
" Karena mereka sudah tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang strategis dalam permasalahan di PDAM sehingga sangat berdampak buruknya Pelayanan kepada Masyarakat," kata Ali Musyafak, Kamis (6/4).
Ali melanjutkan, pengisian kekosongan jabatan Direksi tanpa mengindahkan peraturan dan perundang-undangan tersebut bisa dipastikan akan menutup kesempatan peningkatan karier kedepan bagai pegawai PDAM Surya Sembada terutama dikalangan struktural setingkat.
Selain itu Aly Musyafak mempetanyakan kebijakan Wali Kota Surabaya menunda rekrutment Direksi PDAM priode 2017-2020. " Saya tidak tahu apa alasan Wali Kota untuk menunda rekrutment kedua ini, padahal kemarin saya lihat persetasinya cukup bagus dan sudah melawati serangkai tes seleksi hingga uji tes, Psikotes, tapi tiba-tiba ditunda. ini ada apa?," ungkapnya.
Jika dalam waktu dekat ini pemerintah kota telah melakukan pembiaran, pihaknya tak segan-segan untuk menggugat Pemkot dan PDAM ke PTUN." Bahkan nanti ada pembiaran dan perekrutan yang tidak sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan, kami akan gugat dengan Undang-Undang Nomer 30 tentang Administrasi Negara tahun 2014 karena pembiaran itu sudah pada ranah penyalah gunaan wewenang," kata Ali Musyafak.(pan)
Comments
Post a Comment