Skip to main content

Angka Putus SMP Tinggi, Dewan Jatim Berharap Bangun BLK Di Madura

SURABAYA (Mediabidik) - Jumlah pelajar yang putus sekolah di wilayah Madura ternyata masih sangat tinggi. lebih memprihatinkan, mereka ini putus pendidikan saat masih SMP.
Kenyataan ini dapat anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) XI Syaifiudin Asmoro saat jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) di Bangkalan.
       
"Berdasar data yang saya dapat, tahun 2016 tercatat 160 ribu angka putus sekolah (SMP) di Madura dan tak menutup kemungkinan angka tersebut angkat naik, seiring kondisi ekonomi yang masih naik turun," kata Syaifiudin saat ditemui usai reses, Selasa ( 4/4).
      
Anggota Komisi A DPRD Jatim ini menegaskan background pendidikan orang tua dan kondisi ekonomi masyarakat penyumbang tertinggi adanya angka putus sekolah. "Petani di sini sawahnya adalah tadah hujan. Jadi setahun itu hanya panen satu kali. Beda dengan di Jawa yang bisa panen sampe tiga kali setahun," imbuh dia.

Karena itu, pihaknya mendesak agar segera dibangun Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya di Bangkalan sebagai akibat angka putus sekolahnya cukup tinggi.
      
"Kami mendesak agar Pemprov bersinergi dengan Pemkab untuk mendirikan BLK di Madura. Balai ini sangat mendesak untuk berdiri agar anak-anak yang putus sekolah memiliki skill untuk masuk dunia kerja. Apalagi tidak menutup kemungkinan sejumlah perusahaan akan masuk di Madura," tegas politisi asal Partai Gerindra Jatim.
       
Dikatakan, industrialisasi akan masuk ke wilayah Madura, sehingga jika masih ada lulusan SMP, maka mereka akan hanya menjadi penonton. "Kami ingin pondok pesantren tidak hanya mengajarkan salaf dan kitab kuning. Namun juga membekali santri dengan soft skill," harap dia.
       
Ditambahkannya, setiap reses, pihaknya selalu turun di pondok pesantren. Ini karena sejumlah ponpes masih mengandalkan lulusannya bisa hafal kitab kuning dan sejenisnya. Padahal di sisi lain, ilmu dunia juga penting untuk mendapatkan pekerjaan dengan layak.
       
"Setiap turun ke dapil saya selalu memanfaatkannya untuk turun ke ponpes. Mengingat sebagian besar ponpes yang ada hanya mengajarkan penguasaan kitab kuning dan sejenisnya. Padahal, ilmu dunia juga penting di dapatkan guna dapat bekerja secara layak. Apalagi tidak menutup kemungkinan para pengusaha masuk ke Madura," tandas dia.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni