Skip to main content

GP Ansor dan Pagar Nusa Siap Bubarkan Aksi Konvoi HTI

SURABAYA (Mediabidik) - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Surabaya dan seluruh Badan otonom PCNU Kota Surabaya menolak rencana aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tablig akbar di Frontage Road jalan Ahmad Yani, Minggu (2/4) besok. 

Sebagai bentuk penolakan tersebut GP Ansor akan memblokade arak-arakan massa HTI dari Masjid Al-Akbar menuju frontage road Jalan Ahmad Yani. GP Ansor akan mengerahkan 1500 personel Banser dan Pagar Nusa untuk menghalau massa HTI yang diperkirakan berjumlah 5000 orang. 

"Kegiatan HTI bertema "Khilafah Kewajiban Syar'i, Jalan Kebangkitan Ummat" ini bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945. Aksi ini juga bisa merong-rong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya kami keluarga besar NU menolak aksi ini,"tegas Sekretari GP Ansor PCNU Kota Surabaya, M Faridz Afif kemarin. 

Afif juga menyampaikan bahwa kegiatan HTI di frontage road Jalan Ahmad Yani Minggu besok, tidak mendapat izin dari Polrestabes Surabaya maupun Polda Jatim. Karena itu sudah sepatutnya bagi mereka (HTI) untuk membatalkan aksi tersebut. "Kami sudah kroscek ke Polres dan Polda, ternyata tidak ada izin. Hanya pemberitahuan saja,"katanya. 

Karena itu, pihaknya meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil langkah tegas, membubarkan acara tersebut. "Tetapi kalau aparat kepolisian tidak mengambil langkah apapun. Kami akan bertindak, kami akan hadang mereka,"tegas Afif. 

Sementara itu sebagai bentuk penolakan tersebut, kemarin GP Ansor dan seluruh Banom PCNU Surabaya mengeluarkan empat pernyataan sikap. Berikut isi pernyataan sikap itu: 

PERNYATAAN SIKAP

Assalamualaikum wr.wb. Salam silaturrahim semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya. Serta kita mendapatkan. syafaat dari Nabi Muhammad SAW.

Terkait dengan rencana Aksi damai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2017 yang dipusatkan di frontage road barat Jl. A. Yani dengan tema "Khilafah kewajiban Syar'i, jalan kebangkitan umat", maka kami Gerakan Pemuda Ansor beserta Banser se-kota surabaya menyatakan sikap sebagai berikut:  

1. Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kota Surabaya dengan tegas MENOLAK seluruh kegiatan HTI tersebut karena HTI adalah organisasi yang mengusung paham KHILAFAH yang akan mengubah ideologi negara PANCASILA yang berakibat pada perpecahan keutuhan bangsa dan NKRI

2. HTI tdk boleh lagi berada di bumi NKRI, tdk hanya secara organisasinya,  akan tetapi ajaran,  pola fikir dan pola bertkndak sbg ummat islam maupun sebagai warga negara. 

3. Kita minta pengikut HTI untuk kembali kembali ajaran islam ahlussunah waljamaah dalam bingkai NKRI

4. Meminta dan mendesak kepada aparat yang berwenang untuk menjalankan tugasnya menjaga keamanan nasional dengan tidak membiarkan organisasi atau perseorangan menyebarkan ideologi yg mengarah pada gerakan anti NKRI.

Sementara itu Komandan Banser Kota Surabaya, M Ikhwan menyatakan siap melaksanakan semua fatwa PCNU terkait aksi HTI tersebut. "Apapun fatwanya, kami siap melaksanakan. Seluruh pasukan kami di lapangan telah siaga dan siap menunggu perintah,"tutupnya. 

Untuk diketahui, Minggu (2/4) besok HTI akan menggelar tablig Akbar dalam rangka memperingati Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW. Peringatan itu dilakukan dengan cara konvoi dari Masjid Al Akbar Surabaya menuju frontage road Jalan Ahmad Yani. Aksi akan dilakukan mulai Pukul 06.00 WIB-09.00 WIB.(pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more