Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Perihal kenaikan premi iuran BPJS PBI sekitar 50 persen yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi melalui surat Keputusan Presiden (Kepres). Komisi D DPRD Surabaya meminta pemerintah kota (Pemkot) Surabaya segera menghitung berapa kebutuhan penambahan anggaran untuk premi iuran BPJS PBI warga Surabaya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Kusnul Kotimah mengatakan, setelah adanya surat keputusan presiden yang tadi pagi diterima oleh pemerintah kota Surabaya, berkaitan tentang kepastian kenaikan premi iuran BPJS PBI di tahun 2020 yang akan diberlakukan tepat tanggal 1 Januari.

"Karena nya saat ini pemerintah kota saya minta untuk menghitung berapa kebutuhan penambahan itu. Karena nilainya naik sekitar 50 persen, maka saya pastikan ada penambahan yang cukup besar di postur Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan itu dibidangnya dinas kesehatan," terang Kusnul kepada media ini, Kamis (7/11/2019).

Politisi perempuan dari partai PDIP ini menambahkan, besok kami akan membahas dengan dinas kesehatan dan akan kami pastikan, karena sebelumnya juga baru turun tadi pagi. Dan saat ini masih dihitung dan dikaji. "Nilainya cukup besar, mungkin penambahahnya sekitar Rp50 miliar," imbuhnya.

Masih menurut Ketua Komisi D, karena Ini masyarakat berpenghasilan rendah, mungkin sekitar 500 ribu lebih dan besok akan kita pastikan semua. Seiring dengan itu, kami bersama tim pemerintah kota bersepekat.

"Bersama pemerintah dan DPRD Surabaya menyiapkan anggaran itu, untuk menambah premi iuran BPJS di tahun 2020 yang mengalami kenaikan," pungkasnya.

Foto : Ketua Komisi D DPRD Surabaya Kusnul Kotimah


Post a Comment