Reses Di Mojokerto, Hery Sugiyono Disambati Soal Nasib Kader Posyandu

MOJOKERTO (Mediabidik) - Wakil rakyat yang satu ini beri apresiasi terhadap Ibu -ibu yang masuk dalam kader posyandu, baik posyandu lansia, posyandu balita, posyandu remaja semuanya bergerak untuk kepentingan kesehatan bersama.

Namun sayangnya pemerintah provinsi kurang memperhatikan semangat para kader lansia tersebut.

Herry Sugiyono Tugas Oetomo anggota DPRD Jatim yang maju dari Dapil 8 mengatakan dirinya sangat menyayangkan sikap pemerintah provinsi yang belum menganggarkan soal kesejahteraan nasib para kader posyandu.

" Saya minta pemerintah provinsi memperhatikan kesejahteraan nasib kader posyandu mumpung PAPBD 2019 belum di gedok," terang Herry saat ditemui usai reses di desa kemasan Tani kabupeten Mojokerto, Selasa (13/11).

Oleh karena itu sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Mojokerto dirinya minta kepada dinas sosial Jatim dan dinas pemberdayaan wanita maupun dinas kesehatan Jatim untuk menganggarkan anggarannya yang ada demi kesejahteraan kader Posyandu baik kader lansia, kader remaja dan kader posyandu balita.

" Kasihan para kader posyandu, mereka sudah berjuang secara sosial namun pemerintah tidak memperhatikan vasilitas dan tunjangan bagi mereka ," tegas wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.

Politisi asal partai Golkar Jatim ini juga menyampaikan bahwa dirinya akan memperjuangkan tambahan tiga bulan intensif setiap kader posyandu khususnya di wilayah Mojokerto perkader mendapatkan tambahan intensif.

" Kasihan lurah desa Kemasan Tani, selama ini berjuang mencari dana untuk kesejahteraan para kader posyandu sampai mati matian ," pungkas Herry Sugihono. (Rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog