Skip to main content

Karena Tak Memenuhi Kualifikasi, Hasil Seleksi Dirut PD Pasar Dibatalkan

SURABAYA (Mediabidik) – Pemkot Surabaya memiliki kualifikasi tertentu terhadap calon direksi BUMD miliknya. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan, Jumat (2/11) menyebutkan, calon pimpinan BUMD harus mempunyai integritas yang tinggi, kreatif dan inovatif.

"Karena dia memimpin perusahaan, yang ujungnya harus bisa membuat perusahaan sehat,"tuturnya usai mengikuti pelantikan pejabat baru di lingkungan pemerintah kota

Mantan Kepala Bappeko ini menyampaikan, calon direksi selain memiliki rencana kerja dalam meraup keuntungan. Namun juga memperhatikan misi sosial dari perusahaan terkait.

PD Pasar Surya saat ini tengah melakukan seleksi jajaran direksi. PD Pasar Surya beberapa kali telah menggelar seleksi jajaran direksi. Namun, karena tak memenuhi kualifikasi yang diharapkan, hasil seleksi dibatalkan.

"Karena yang masuk kurang memenuhi persyaratan. Maka fit and proper harus diulang lagi," tegas Hendro

Sejumlah calon yang lolos seleksi administrasi Direksi PD Pasar Surya, meliputi 11 orang calon direksi utama, 11 orang calon direksi keuangan, 8 orang calon direktur pembinaan pedagang, dan 7 orang calon direktur teknik dan usaha. Selepas seleksi administrasi, para calon direktur PD Pasar Surya tersebut mengikuti tahapan berikutnya, yakni seleksi psikotes, uji kompetensi dan behavioral event interview yang dilaksanakan, 29-30 Oktober di Untag Surabaya.

Hendro mengatakan, dalam seleksi calon direktur BUMD, pihaknya mengupayakan diikuti banyak calon. Untuk itu, pengumumannya dilaksanakan secara terbuka.

Sementara mengenai tim seleksi, Hendro menyampaikan berasal dari beberapa kalangan, mulai dari eksekutif, praktisi dan kalangan perguruan tinggi. Namun untuk psikotes pemerintah kota menggandeng suatu lembaga di Perguruan tinggi.

"Sebenarnya cukup komprehensif. Hanya jika pendaftarnya sedikit, kita ulang lagi," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...