Skip to main content

Pemkot Alihkan Anggaran Penggelolaan Limbah B3 ke Pendidikan

SURABAYA (Mediabidik) - Anggaran pembangunan tempat penggelolaan limbah B3 sebesar Rp 60 milliar yang ditolak oleh DPRD koya Surabaya, ahkirnya di alihkan untuk pendidikan, pembangunan gedung sekolah maupun gedung pemerintah kota Surabaya.

Eri Cahyadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mengatakan, limbah ini digunakan, tapi tidak dianggarkan tapi diharapkan ada perijinannya dulu dan lainnya setelah itu baru dianggarkan.

"Kalaupun sudah siap semua bisa dilaksanakan 2019 atau PAK di 2020," terang Eri, saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Rabu (28/11/2018).

Dia juga menambahkan, untuk anggaran yang ada akan digunakan untuk pendidikan, sekolah maupun gedung pemerintah. Jadi di tahun 2019 ini seluruh sekolah ketika bisa dilakukan pembangunan dengan model. 

"Satu dengan mengunakan barang dan jasa atau lelang maupun PL. Kedua kalaupun tidak ada penambahan kelas hanya pemeliharaan maka akan dilakukan dengan satgas. Harapan di tahun 2019 tidak ada lagi sekolah yang kumuh," ujarnya.

Terkait penggelolaan limbah, Eri menjelaskan, kemarin kita juga jelaskan bahwa kebutuhan limbah ini mendesak kebutuhan limbah B3 ini. Posisinya sudah banyak yang tidak terbuang.

"Dengan catatan bahwa, limbahnya ini akan tetap terbangun. Jadi insyaallah kalau ijinnya sudah lengkap, Amdalnya sudah lengkap sudah bisa dimasukan di anggaran PAK 2019, kan tinggal fisiknya saja. " paparnya.

"Harapan teman-teman dewan adalah siapkan dulu ijinnya, Amdalnya dan dijinkan oleh pusat barulah diadakan penganggaran untuk kepentingan fisiknya." pungkasnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...