Skip to main content

Dewan Jatim Minta Pemerintah Atasi Masalah Banjir dan Benahi Infrastruktur di Madura

SURABAYA (Mediabidik) - Menjelang musim penghujan yang akan terjadi beberapa bulan lagi sudah dipastikan daerah pulau yang terkenal sebagai penghasil garam yakni pulau Madura akan mengalami banjir sebab sistem perairan di daerah sana kurang dapat perhatian dari Pemerintah secara serius. 

Melihat semua itu H. Kagik Martolo Anggota DPRD Jatim merasa prihatin terhadap daerah Madura yang sering kali menjadi langganan banjir. Belum lagi hasil pertanian rusak akibat di terjang banjir. 

"Banjir paling parah biasanya sering terjadi di daerah kabupaten Sampang sebab daerah tersebut wilayahnya sangat rendah," terang Abah Kagik saat di temui di Gedung DPRD Jatim usai pelantikan PAW pada Rapat Paripurna. 

Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini mengusulkan agar pusat pemerintahan yang di Sampang kalau bisa di pindah sebab kalau hujan lebat sudah menjadi langganan banjir dan otomatis layanan masyarakat akan terganggu. 

"Apabila pemerintah  tingkat 1 maupun tingkat 2 melakukan koordinasi intens maka kondisi nya akan lebih baik dan bisa dipastikan mengurangi banjir yang tinggi, " ucapnya. 

Selain itu Abah Kagik juga minta kepada pemerintah supaya melakukan perbaikan infrastruktur baik untuk pertanian dan jalan antar desa. 

"Pokoknya saya akan selalu berjuang untuk kemajuan warga Madura supaya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten benar - benar memperhatikan masalah infrastruktur yang ada di pulau Madura, ini menjadi lebih baik dan harus merata di 4 kabupaten yakni di kabupaten Sampang, Bangkalan,  Pamekasan dan Sumenep, " pungkas Abah Kagik yang mengaku putra daerah tersebut . (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua