Skip to main content

PPP Optimis Penuhi Target Pada Pemilu 2019

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy masih cukup optimistis partainya dapat meraih target pada pemilu 2019 mendatang. Pria yang akrab disapa Romy ini pun menanggapi santai hasil sejumlah survei yang masih menempatkan partainya di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold). 

"Survei kan memotret pilihan masyarakat saat ini. Sedangkan kami ingin menang pemilu, bukan menang survei," tegas Romy kepada jurnalis di sela Rapimwil III dan Santiaji Calon Anggota Legislatif 2018 DPW PPP Jatim di Surabaya, Sabtu (10/11). 

Sejumlah survei memang menempatkan partai berlambang Ka'bah ini berada di papan bawah. Misalnya survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Oktober lalu, hanya menempatkan PPP diurutan kedelapan dengan 3,2 persen suara. 

Tak jauh dengan lingkup nasional, di survei regional tingkat Jawa Timur pun demikian. Pada hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada awal November silam, PPP hanya mendapatkan 1,7 persen di Jatim. 

Menurut Romy, hasil survei tersebut tak merefleksikan hal yang nyata di saat pemilu mendatang. "Lembaga survei selalu salah setiap melaksanakan survei sebelum pemilu," katanya menegaskan. 

Ia lantas membandingkan dengan survei pada pemilu 2014 silam. Di beberapa survei, PPP hanya mendapatkan prosentase di bawah tiga persen, sama seperti saat ini. 

Namun saat pemilu, PPP berhasil lolos parlemen dengan berada di peringkat kedelapan dari sepuluh parpol yang lolos parlemen di pemilu lalu. Saat itu, PPP meraih 8.157.488 suara (6,53 persen) atau setara 39 kursi.

"Dahulu di 2014, kami di survei 2,24 persen. Kenyatannya kami 2,5 hingga 3 kali lipat dari survei itu. Sehingga, kami meyakini bahwa suara PPP bisa berada di atas itu," tegasnya. 

Romy mengungkap alasan masih rendahnya persentase PPP saat ini. Pertama, survei dinilai "underestimate" terhadap partai menengah. 

Selain itu, survei itu juga dinilai kurang memperhatikan perbandingan responden muslim dengan responden non muslim. "Sehingga, bagi PPP yang merupakan Partai Islam dan Partai yang paling kanan dalam spektrum ideologi menurut surveyor, selalu dirugikan dengan banyaknya jumlah responden non muslim di dalam survei," katanya. 

Di dalam pemilu mendatang, PPP menargetkan dapat meraih peringkat ketiga yang lolos parlemen. Dari jumlah kursi, mereka menargetkan dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dari saat ini.

Untuk semakin memantabkan target tersebut, pihaknya pun melakukan sejumlah konsolidasi. Di antaranya dilakukan di Jawa Timur. "Konsolidasi untuk menebarkan sekaligus menerima masukkan, dan menyusun strategi yang paling akhir," tegas Romy. 

"Sehubungan dengan target tiga besar pada pemilu 2019 mendatang, kami harus melakukan langkah terukur untuk menuju kesana," lanjutnya. 

Tak hanya mematangkan pemenangan internal parpol, pada pertemuan ini sekaligus menyampaikan intruksi untuk memenangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. "Pertemuan ini sekaligus menjadi intruski untuk menjadi jurkam Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Sebab, kader PPP sebagai kader partai sekaligus tim pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin," tegasnya. 

Selain itu, pertemuan ini juga akan menyampaikan materi kampanye yang akan disampaikan kepada pemilih. Sehingga, para caleg memiliki bahasa yang seragam untuk menyelesaikan target tersebut. 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh calon legislatif dari tingkat kota, kabupaten, hingga tingkat provinsi. Sejumlah ulama atau kiai juga hadir. Di antaranya, Ketua Dewan Pembina Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), KH Asep Saifuddin Chalim. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua