Skip to main content

Dewan Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Pangan dan Sekolah SMA/SMK Gratis

SURABAYA (Mediabidik) - Menghadapi musim penghujan atau pancaroba yang akan tiba tidak lama lagi, diharapkan pemerintah tetap menjaga stabilitas pangan karena biasanya hasil pertanian sering kali mengalami gagal panen .

Suhartono anggota DPRD Jatim mengatakan biasanya menjelang musim hujan sering kali hasil pertanian kita mengalami gagal panen akibat hujan lebat yang mengakibatkan banjir. 

"Saya berharap pemerintah menjaga harga pangan, jangan sampai tidak stabil atau tidak menentu walaupun musim penghujan tiba yang sering kali mengakibatkan gagal panen bagi para petani, " ucap Suhartono saat di temui di gedung wakil rakyat DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya. 

Selanjutnya, masih terang Suhartono, bahwa untuk mengatisipasi adanya pupuk supaya tidak terjadi kelangkaan diharapkan pemerintah menyiapkan kuota pupuk bagi daerah yang benar-benar membutuhkan adanya pupuk subsidi dari pemerintah sebab jika pupuk langkah maka akan menganggu hasil pertanian. 

"Karena pupuk merupakan penunjang dari hasil pertanian  ,saya berharap supaya pemerintah menyediakan ketersediaan pupuk sesuai kuotanya ," jelas anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian ini. 

Sementara itu disisilain persoalan pasca peralihan SMA/SMK dari wewenang pemerintah tingkat 2 ke tingkat 1, pria yang mengaku asli orang Mojokerto ini menghimbau supaya Dinas Pendidikan Jatim melalui UPT nya yang ada harus intens berkoordinasi dengan UPT setempat .

"Saya menghimbau kepada dinas pendidikan Jawa Timur memberikan sosialisasi kepada warga kalau sekolah tingkat SMA/SMk tidak bayar sebab selama di pegang pemerintah tingkat 2 sekolah sudah gratis," tuturnya. 

Oleh karena itu, melalui UPT dari dinas pendidikan Jatim, sebagai wakil rakyat yang maju dari daerah Mojokerto, Nganjuk, Jombang, Madiun supaya memberikan pengertian kepada masyarakat yang memiliki anak sekolah di tingkat SMA/SMK tidak usah bingung lagi karena sekolah anaknya tidak bayar. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni