Skip to main content

Komisi D Jatim Tuding Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Tidak Pro Rakyat

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi D (Pembangunan) DPRD Jawa Timur menilai dana R-APBD Jawa Timur tahun 2019 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jawa Timur kurang berpihak kepada masyarakat. Padahal uang negara itu berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat dan kembali untuk kesejahteraan rakyat. 
Anggota Komisi D DPRD Jatim, H Samwil menemukan adanya belanja senilai Rp 103 miliar lebih dengan judul Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Di dalam anggaran kegiatan tersebut didalamnya mencantumkan anggaran untuk rehab gedung Bakorwil Madiun, Malang, Jember, Pameksan, Bojonegoro senilai Rp 8,2 miliar. Kemudian Belanja meubelair dan furniture di 5 Bakorwil Rp 8,2 miliar serta belanja pembangunan gedung-gedung pemerintahan senilai total Rp 84,7 miliar. 

"Dari total Anggaran Belanja Dinas Cipta Karya (PRKPCK) Jatim Rp 200 miliar lebih, 100 miliar lebih untuk pembangunan gedung pemerintah, selebihnya untuk belanja pegawai kegiatan rutin kantor lalu sebagian kecil lainnya baru untuk rakyat," kata Samwil, di ruang Komisi D DPRD Jatim, Rabu (21/11).
Jumlah anggaran perumahan di Dinas PRKPCK Jatim, kata Samwil terlihat jelas kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Padahal sudah jelas, misi Gubernur Jatim Soekarwo untuk APBD 2019 ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 

"Harusnya kan minimal 50% untuk masyarakat, 50% untuk pembangunan kantor. Tapi faktanya di R-APBD 2019 ini anggaran pemukiman sangat jomplang, lebih banyak untuk kebutuhan pembangunan kantor pemerintah ketimbang untuk rakyat," ungkap Samwil.
Politisi asal Partai Demokrat ini menilai, pembangunan kantor bakorwil dan sejenisnya itu kurang penting. Yang terpenting itu adalah  bagaimana perumahan dan pemukiman untuk masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Kurang tepat ketika melihat anggaran Rp 103 milliar lebih hanya untuk kepentingan rehab kantor Bakorwil lengkap dengan perabotannya. "Padahal kantor Bakorwil itu sudah bagus-bagus," sebutnya. 

Samwil mengaku akan membicarakan temuan ini kedepan ini saya akan bicara dengan semua anggota dan pimpinan Komisi D. "Nggak boleh terlalu timpang begini. Yang diperuntukan untuk masyarakat itu mestinya diutamakan. 
Pihaknya kuatir seperti pengalaman sebelumnya, Ketika Pemprov Jatim memberikan anggaran untuk perbaikan kantor namun kemudian kantor tersebut malah diambil alih pusat. Seperti halnya Kantor-kantor Balai, kemudian Terminal Type A. Nah ini bisa saja terjadi di kantor Bakorwil. Makanya saya sebut dana pembangunan Bakorwil ini belum penting, yang penting itu perumahan untuk rakyat," tandasnya.
Mestinya, kata Samwil, Dinas PRKPCK Jatim ini memprioritaskan anggaran untuk penataan pemukiman kumuh. Perlunya pembangunan rumah layak huni agar masyarkaat bisa hidup sehat.  Contoh di kota Surabaya saja, masih banyak masyarakat yang hidup di daerah-daerah kumuh dan tidak layak huni. Belum lagi fasum yang belum ditangani dengan benar, seperti saluran air yang bagus, MCK yang sehat. Begitu juga kebutuhan perumahan dan pemukiman di desa-desa yang masih banyak berlantai tanah. 

"Harusnya rumah rakyat seperti itu yang direhab, itu baru berpihak pada rakyat. bukan cuma membangun kantor-kantor pemerintah," pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Hari Pahlawan 10 November

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10