Skip to main content

Dewan Jatim Minta Pemerintah Beri Perhatian Profesi Perias Pengantin

SURABAYA (Mediabidik) - Profesi perias pengantin perlu mendapat perhatian. Pasalnya, profesi yang banyak ditekuni ibu-ibu ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto di sela-sela menghadiri Pelantikan Pengurus DPC Himpunan Ahli Rias Pengantin (HARPI) Melati Gresik 2018-2022, Selain pelantikan juga diselenggarakan seminar dan lomba rias pengantin.

"Saya mendukung acara (seminar) ini. Sekarang sedang mendapat perhatian. Peningkatan SDM ibu-ibu itu diperlukan, sebab dalam perkembangan zaman selalu ada model baru yang harus diketahui para perias," ungkap Kodrat kepada wartawan di Gresik.

Ditegaskan, kegiatan semacam ini harus ditindaklanjuti instansi terkait agar pembinaan bisa berkelanjutan. "Kegiatan ini sudah berlangsung dua tahun dengan peserta sangat banyak. Harus ada tindaklanjut, dari pemberdayaan perempuan," tegas Kodrat saat reses di Gresik, Rabu ( 14/11).

Diungkapkan, peserta kegiatan berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro. Bahkan ada peserta dari Pamekasan Madura yang hadir membawa rombongan.

Sementara itu, Wabup Gresik M Qosim yang hadir di acara itu berharap perias-perias bisa bersinergi sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman namun tetap dalam koridor islami. 

Dirinya, berharap riasan pengantin yang ditampilkan bernuansa islami karena Gresik terkenal dengan ikon sebagai kota santri. "Kalau bisa lebih islami dengan busana yang menutup aurat," tuturnya.

"Saya bangga, dari banyaknya budaya pengantin yang ada masih ada upaya salah satunya dari Harpi Melati untuk tetap mempertahankan budaya asli Gresik yang Islami," tandas Qosim. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...