Skip to main content

Pemicu Bentrokan di Jalan Gembong, Diduga Karena Sikap Arogansi Satpol PP

SURABAYA (Mediabidik) - Bentrokan antara petugas Satpol PP kota Surabaya dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Gembong Kapasari Surabaya hari ini, Senin (12/11/2018) malam, disinyalir karena sikap petugas Satpol yang dinilai arogan kepada para PKL Kapasari saat melakukan penertiban PKL untuk pindah ketempat sentra PKL milik pemkot Surabaya di Jalan Gembong Asih.

Samsul salah satu tokoh masyarakat PKL Gembong Kapasari mengatakan, biasa mas masalah klasik, arogansi Satpol PP terlalu dikedepankan ketimbang komunikasi secara persuasiv.

"Penertiban itu sendiri sebenarnya tidak perlu dilakukan karena PKL sepatu yang ada di Kapasari gang 2 dan 3 sudah dapat surat pernyataan hitam putih diatas materai. Intinya mereka tidak keberatan berjualan sepatu diareanya," terang Samsul, waktu dikonfirmasi melalui ponselnya.

Tokoh masyarakat yang berdomisili di Pecindilan ini menambahkan, pemicunya juga disebabkan adanya paksaan dari pemkot Surabaya melalui Satpol PP kota Surabaya agar seluruh PKL Gembong Kapasari segera pindah ke sentra PKL milik pemkot di Jalan Gembong Asih.

"PKL dipaksa masuk ke sentra PKL pemkot. Padahal volume antara PKL dan stand yang ada tidak memadai, 600 PKL sedangkan stand yang ada cuma 160. Sementara teman-teman dipaksa masuk, ahkirnya ricuh dan saling klaim." ungkapnya.

Samsul menegaskan, sifat arogan Satpol PP yang pertama, PKL dipaksa masuk sedangkan tempatnya masih amburadul dan proyek belum selesai semua masih jadi separuh dan separuh lagi dikerjakan tahun depan.

"Jumlah stand 160 dan PKL 600, lucunya lagi yang terakomodir PKL bukan dari PKL, Gembong, Kapasari, Ngaglik sesuai konsep awal, ternyata ada PKL dari Nyamplungan dan wilayah lainnya. Intinya ngak tepat sasaran," urainya.

Diwaktu bersamaan Bagus Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP kota Surabaya saat dikonfirmasi melalui ponselnya tidak mau menjawab bahkan meriject panggilan. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua