Skip to main content

Kasatpol PP Surabaya Siap Bertanggung Jawab Soal Insiden Bentrok

SURABAYA (Mediabidik) - Insiden bentrok antara petugas Satpol PP dengan pedagang kaki lima (PKL) Kapasari pada, Senin (12/11/2018) kemarin, menjadi tanggung jawab penuh bagi Kasatpol PP kota Surabaya terkait insiden bentrok kemarin.

Kasatpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, saya sampaikan ke mereka bahwa ini semua menjadi tanggung jawab saya. Jadi jangan salahkan anggota saya bertanggung jawab semua ini. 

"Kalau ada hal-hal kurang berkenan saya menyesal dan itu tanggung jawab saya," terang Kasatpol PP, Selasa (13/11).

Saat ditanya perihal stand yang disediakan pemkot tidak sesuai dengan jumlah pedagang, dia menjelaskan, kan repot kita verifikasi juga ngak bisa. Pertama, warga luar Surabaya kan ngak bisa. Kedua, kan ngak bisa kalau aku dapat terus anakku, keponakanku tak masukan sekalian. 

"Kalau seperti itu otomatis meluber, walaupun disiapkan berapa pun ngak cukup," terangnya.

Dia menambahkan, intinya PKL di Kapasari kebanyakan dari luar Surabaya, kemarin kita temukan ada 90 an PKL ber KTP dari luar Surabaya.

"Sedangkan yang terdata PKL Kapasari hanya 118 orang, itu bukan cerita atau usulan orang kita langsung on the spot lihat orangnya berjualan itu yang kita data," jelasnya.

Sementara tokoh masyarakat PKL Gembong Kapasari Samsul Mulyono menyampaikan, sejak kejadian kemarin jam 10 malam, Kasatpol PP kota Surabaya meminta maaf dihadapan perwakilan PKL diruang pertemuan kantor Satpol PP Surabaya.

"Pertemuan tersebut di mediatori Kasat Sabara Polres, Kapolsek Genteng, Babinsa dan Bimaspol," ucap Samsul.

Lanjut Samsul, "Dia (Kasatpol PP) menyampaikan, jangan salahkan anak buah saya, saya yang bertanggung jawab dan saya minta maaf sedalam-dalamnya tolong sampaikan ke PKL," pungkasnya menirukan ucapan Kasatpol PP kota Surabaya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...