Skip to main content

Kasatpol PP Surabaya Siap Bertanggung Jawab Soal Insiden Bentrok

SURABAYA (Mediabidik) - Insiden bentrok antara petugas Satpol PP dengan pedagang kaki lima (PKL) Kapasari pada, Senin (12/11/2018) kemarin, menjadi tanggung jawab penuh bagi Kasatpol PP kota Surabaya terkait insiden bentrok kemarin.

Kasatpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, saya sampaikan ke mereka bahwa ini semua menjadi tanggung jawab saya. Jadi jangan salahkan anggota saya bertanggung jawab semua ini. 

"Kalau ada hal-hal kurang berkenan saya menyesal dan itu tanggung jawab saya," terang Kasatpol PP, Selasa (13/11).

Saat ditanya perihal stand yang disediakan pemkot tidak sesuai dengan jumlah pedagang, dia menjelaskan, kan repot kita verifikasi juga ngak bisa. Pertama, warga luar Surabaya kan ngak bisa. Kedua, kan ngak bisa kalau aku dapat terus anakku, keponakanku tak masukan sekalian. 

"Kalau seperti itu otomatis meluber, walaupun disiapkan berapa pun ngak cukup," terangnya.

Dia menambahkan, intinya PKL di Kapasari kebanyakan dari luar Surabaya, kemarin kita temukan ada 90 an PKL ber KTP dari luar Surabaya.

"Sedangkan yang terdata PKL Kapasari hanya 118 orang, itu bukan cerita atau usulan orang kita langsung on the spot lihat orangnya berjualan itu yang kita data," jelasnya.

Sementara tokoh masyarakat PKL Gembong Kapasari Samsul Mulyono menyampaikan, sejak kejadian kemarin jam 10 malam, Kasatpol PP kota Surabaya meminta maaf dihadapan perwakilan PKL diruang pertemuan kantor Satpol PP Surabaya.

"Pertemuan tersebut di mediatori Kasat Sabara Polres, Kapolsek Genteng, Babinsa dan Bimaspol," ucap Samsul.

Lanjut Samsul, "Dia (Kasatpol PP) menyampaikan, jangan salahkan anak buah saya, saya yang bertanggung jawab dan saya minta maaf sedalam-dalamnya tolong sampaikan ke PKL," pungkasnya menirukan ucapan Kasatpol PP kota Surabaya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua